Usul Ganjar Soal KPK Daerah Didukung Wali Kota dan Bupati

SEMARANG, KOMPAS.com - Gagasan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar ada perwakilan KPK di daerah mendapat dukungan sejumlah kepala daerah, salah satunya Wali Kota Salatiga Yuliyanto dan Wakil Bupati Semarang, Ngesti Nugraha.

Yuliyanto mengungkapkan, dengan terbentuknya KPK didaerah, maka harapan agar seluruh kepala daerah bertaubat dan semakin transparan akan semakin kuat.

Meski demikian, menurut Yuliyanto perlu dipersiapkan sejumlah ketentuan baik teknis maupun non teknis secara detail dan jelas terlebih dahulu mengenai kewenangan KPK daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lainnya.

"Ketentuan itu untuk mengatur kewenangan dalam menjalankan fungsi kontrol pengawasan, penindakan, hingga penanganan terhadap indikasi-indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah. Koordinasi dengan alat penegak hukum di tiap daerah seperti kejaksaan serta kepolisian tentu pula perlu dilakukan," kata Yuliyanto, saat dihubungi, Kamis (14/4/2016).

Senada, Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan, ide serta gagasan pembentukan KPK daerah tersebut sangat baik dan perlu didukung oleh seluruh pimpinan daerah khususnya di Jawa Tengah.

Bahkan, pihaknya pun mendorong atau menyurung agar usulan Ganjar tersebut dapat direalisasikan oleh KPK demi mendukung program pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas terhadap tindak korupsi.

"Jadi semakin optimal menjalankan fungsinya jika ada di tingkat regional," kata Ngesti.

Sebelumnya, dalam forum dialog Musrenbangwil di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (12/4/2016) lalu, di hadapan enam kepala daerah se-eks Karesidenan Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali melontarkan gagasannya untuk pembentukan KPK didaerah, sebagai salah satu bentuk penguatan KPK.

"Penguatan KPK jangan digegerin disana (pusat), tapi KPK dibentuk didaerah. Sehingga fungsi kontrol semakin mudah dan ketika ada indikasi tindak korupsi di daerah bisa semakin cepat ditangani," kata Ganjar.

(Baca juga: Cerita Ganjar soal Tobat Korupsi hingga Pembentukan KPK Daerah)

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga merespons keinginan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar lembaga anti rasuah itu membuka kantor cabang di daerah.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, dihubungi wartawan dari Ungaran, Rabu (13/4/2016) mengatakan, keinginan tersebut telah disampaikan secara langsung ketika Ganjar membawa sekitar 17 kepala daerah ke KPK Maret 2016 kemarin untuk belajar menjalankan pemerintahan yang berintegritas serta berdiskusi mengenai gratifikasi.

"Pimpinan KPK mengapresiasi keinginan tersebut. Untuk pendirian KPK regional khususnya di Jawa Tengah sendiri, saat ini masih dalam tahapan kajian kami," kata Yuyuk.

(Baca juga: Ganjar Ingin Ada KPK di Daerah, Ini Respons KPK)