Cerita Ganjar soal Tobat Korupsi hingga Pembentukan KPK Daerah

SEMARANG, KOMPAS.com — Dalam forum dialog Musrenbangwil di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (12/4/2016) lalu, di hadapan enam kepala daerah se-eks Karesidenan Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali melontarkan gagasannya soal pembentukan KPK di daerah sebagai salah satu bentuk penguatan KPK.

"Penguatan KPK jangan digegerin di sana (pusat), tetapi KPK dibentuk di daerah sehingga fungsi kontrol semakin mudah dan ketika ada indikasi tindak korupsi di daerah bisa semakin cepat ditangani," kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga menyinggung bahwa setelah pertemuan dirinya dan para kepala daerah dengan KPK pada Maret 2016 lalu, pihaknya berharap para kepala daerah semakin berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Terlebih lagi, menyangkut gratifikasi, kepala daerah dan keluarganya ia minta mulai saat ini untuk bersikap tegas menyikapinya.

"Kemarin ngobrol dengan KPK enak to? Kita jadi tahu gratifikasi itu seperti apa. Makan maksimal Rp 200.000, barang maksimal Rp 1 juta. Kemarin istri saya karena membuka pameran batik, dapat (hadiah) batik, kita kembalikan ke KPK," ungkapnya.

Menurut Ganjar, memimpin daerah tanpa korupsi sebenarnya selain menjamin terbebas dari urusan hukum dan KPK, mempercepat kemakmuran masyarakatnya, juga berdampak positif kepada kepala daerah bersangkutan. Sebab, secara politis, kepala daerah yang bersih berpeluang terpilih kembali.

"Setahun saja kita tobat, nanti (pembangunan daerah) bagus. Tobat lagi, bagus lagi sampai lima tahun. Pasti nanti akan terpilih lagi," ujar Ganjar.