Menteri Ferry: Lahan Reklamasi Milik Negara..

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, menganggap tidak ada masalah serius soal reklamasi di Jakarta. Soal reklamasi menjadi ramai dibicarakan karena ditunggangi unsur politik menjelang Pilkada DKI 2017.

"Semua pihak tinggal duduk bersama saja, soal reklamasi sudah jelas diatur undang-undang bahwa lahan reklamasi adalah milik negara," kata Ferry usai meresmikan galeri tata ruang dan pertanahan di kantor Bappeprov Jatim di Surabaya, Sabtu (9/4/2016).

Hanya saja, suasana di Jakarta saat ini menurut Ferry, sedang memanas menjelang Pilgub DKI 2017. Jadi menurut dia isu reklamasi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyerang pihak lain.

"Karena suasananya memanas, jadi orang tidak bisa berpikir jernih," tambahnya.

Menurut Ferry, tanah reklamasi menurut undang-undang adalah milik negara. Badan usaha atau perseorangan boleh melakukan reklamasi, asalkan tujuan dan manfaatnya sesuai dan dibenarkan.

"Namun yang punya tetap negara, yang membangun hanya punya hak memanfaatkan saja," ujarnya.

Pro kontra reklamasi sedang menjadi pembicaraan publik di Jakarta, menyusul rencana reklamasi 17 pulau di sekitar Jakarta oleh sejumlah pengembang. 

Di bagian lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menangkap Ketua Komisi D DPRD Jakarta Mohamad Sanusi. Dia diduga menerima suap dari perusahaan pengembang PT Agung Podomoro Land terkait pembahasan dua raperda yang memayungi reklamasi 17 pulau tersebut. 

Selain menangkap Sanusi, KPK juga diketahui telah menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai tersangka.