Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Haluan Negara Dimulai dari FGD

Kompas.com - 05/04/2016, 08:48 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha

Penulis

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, sejumlah focus group discussion (FGD) akan digelar di 50 kampus, seminar, simposium dan konvensi konstitusi untuk merumuskan haluan negara.

Pada akhir tahun nanti diharapkan, inti sari rumusan sudah didapatkan dan akan coba diajukan.

"Saat ini, tahapannya baru mengumpulkan bahan, FGD seperti ini sudah enam kali. Mudah-mudahan September tahun ini bisa kita selesaikan. Dari hasil sementara, hampir sebagian besar mengatakan penting haluan negara, makanya kita rumuskan. Akibat apa? Karena 18 tahun ini kita banyak kemajuan juga ada kekurangannya," kata Zulkifli setelah membuka FGD dengan FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Senin (4/4/2016).

"Contoh kekurangan-kekurangan itu seperti perbedaan kaya dan miskin yang jauh, sumber daya alam yang terkuras yang seharusnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tapi nampak sekarang berlomba-lomba untuk daerah. Banyak hal, kemudian persaudaraan kebangsaan yang mulai pudar," tambahnya. kemudian

FGD yang dilakukan oleh FISIP USU bertema Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan dengan Model GBHN diikuti 25 peserta terdiri dari akademisi, Ormas, birokrat, LSM, dan profesional Kota Medan.

Dalam sambutannya, Zulkifli menyatakan, meski terdapat dua pendapat yang berbeda terkait perubahan UUD 1945, namun haluan negara perlu disepakati oleh semua pihak.

Dia berharap, para peserta FGD menghasilkan sebuah pemikiran tentang haluan negara yang bisa melihat keberadaan Indonesia 50 tahun ke depan. Sebuah haluan negara yang mencakup kebijaksanaan ekonomi, budaya, teknologi dan ilmu pengetahuan.

Sebelum kembali ke Jakarta, di hadapan 300-an kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Zulkifli melakukan sosialisasi empat pilar dan mengimbau para pelajar agar mempersiapkan diri menghadapi era persaingan yang sangat keras.

"Kita menganut sistem demokrasi dan demokrasi itu pasar bebas. Berjuang melalui demokrasi harus bisa merebut kekuasaan. Kita rebut bupati, DPR, tidak bisa hanya dengan cara meratapi saja," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com