Jokowi Hapus 3.000 Perda yang Menghambat Pembangunan - Kompas.com

Jokowi Hapus 3.000 Perda yang Menghambat Pembangunan

Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty
Kompas.com - 05/04/2016, 06:12 WIB
Hilda B Alexander/Kompas.com Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Ibu Iriana Jokowi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku, Senin (4/4/2016).

AMBON, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan akan menghapus ribuan Peraturan Daerah (perda) bermasalah yang kini berada di Departemen Dalam Negeri.

“Saya sudah perintahkan kepada Menteri Dalam Negeri ada 3.000 lebih perda agar dihapus,” tegas Jokowi di Ambon, Senin (4/4/2016).

Dia mengungkapkan, aturan yang dibuat hendaknya dapat memberikan kemudahan untuk mendorong pembangunan dan bukan malah sebaliknya. Saat ini yang terjadi banyak Peda justru tidak memberikan kemudahan bagi proses pembangunan.

“Aturan itu harus membuat kita cepat bergerak, cepat bertindak cepat memutuskan, saat ini tidak begitu,” katanya.

Karena itu, dia meminta kepada para gubernur, bupati dan wali kota serta anggota dan pimpinan DPRD hendaknya jika membuat aturan harus dapat mendorong pembangunan daerah dan bukan malah sebaliknya.

“Oleh sebab itu saya pikir pak gubernur, pak wali, pak bupati juga pimpinan dan anggota DPRD kalau membuat aturan itu betul-betul yang bisa mendorong percepatan masyarakat dalam bergerak bukan justru yang menjerat dan menghambat masyarakat,” pintanya.

“Jadi nanti kalau ada perda dari Maluku yang tahu-tahu tidak kembali itu berarti sudah masuk pada perda yang sudah dihapus,” tambahnya lagi.

PenulisKontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty
EditorFarid Assifa
Komentar

Terkini Lainnya

Polisi Berharap Pelarangan Motor di Sudirman Bikin Warga Naik Angkutan Umum

Polisi Berharap Pelarangan Motor di Sudirman Bikin Warga Naik Angkutan Umum

Megapolitan
KY: Kinerja Lembaga Peradilan Kembali Tercoreng

KY: Kinerja Lembaga Peradilan Kembali Tercoreng

Nasional
RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

Nasional
Bersama Empat Organisasi Keagamaan, Juru Bicara FPI Gugat Perppu Ormas

Bersama Empat Organisasi Keagamaan, Juru Bicara FPI Gugat Perppu Ormas

Nasional
KTI Siapkan Aplikasi Transportasi yang Bisa Bayar Angkot Lewat Ponsel

KTI Siapkan Aplikasi Transportasi yang Bisa Bayar Angkot Lewat Ponsel

Megapolitan
Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan 'Feeder' Lewati Jalan Ini

Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan "Feeder" Lewati Jalan Ini

Megapolitan
Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

Regional
Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

Megapolitan
Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

Nasional
Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

Nasional
Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

Regional
Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

Megapolitan
Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

Regional
Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Regional
Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

Internasional