Unit Layanan Paspor Banyuwangi Akan Beroperasi Mulai Mei 2016

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Jember, Jawa Timur, akan segera melayani pembuatan paspor di Banyuwangi.

Dengan keberadaan Unit Layanan Paspor Banyuwangi, masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo maupun sekitarnya tidak harus ke Jember untuk mengurus paspor.

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkum dan HAM Ronny Franky Sompie mengatakan, unit layanan ini dibuat untuk mendekatkan diri pada masyarakat apalagi Banyuwangi masuk sebagai daerah destinasi pariwisata.

"Selain itu pertimbangannya adalah pelayanan imigrasi di Jember sudah cukup padat dan membawahi beberapa kota-kabupaten sehingga unit layanan di Banyuwangi akan disegerakan beroperasi agar bisa melayani ujung timur pulau Jawa," kata Ronny saat meninjau kesiapan kantor Unit Layanan Paspor di wilayah Ketapang, Banyuwangi, Kamis (31/3/2016).

Unit layanan tersebut menjadi cikal bakal kantor imigrasi Banyuwangi. Kantor imigrasi itu nantinya tidak hanya melayani pembuatan paspor, tetapi juga melayani orang asing yang akan mengurus izin tinggal di Banyuwangi. Kantor imigrasi juga bertugas mengawasi keberadaan orang asing.

"Apalagi posisi Banyuwangi dekat dengan Bali, salah satu destinasi wisata yang terkenal di dunia, sehingga banyak orang asing yang singgah di sini," kata dia.

Unit Layanan Paspor Banyuwangi ditargetkan akan beroperasi pada Mei 2016 setelah infrastruktur serta alat sudah dipasang termasuk kesiapan sumber daya manusia yang akan akan ditempatkan di kantor dekat Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

"Anggaran untuk kantor ini kan tidak langsung turun, jadi bertahap termasuk pemasangan infrastruktur dan lain-lainnya," jelasnya.

Pada 2016, Ditjen Imigrasi akan membuat 5 unit layanan paspor di Indonesia, yaitu di Banyuwangi, Tebing Tinggi, Lombok, Tanjung Perak, dan Kalimantan timur.

Sebagian besar pengajuan paspor, menurut Ronny, untuk urusan keagamaan seperti umrah dan haji, pendidikan keluar negeri, wisata, dan bekerja.

"Dengan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat juga bisa mencegah penyalahgunaan paspor untuk tujuan terorisme dan trafficking karena pihak imigrasi akan lebih cepat untuk cek identitas warga ke lurah atau kepala desa terkait," kata mantan Kepala Divisi Humas Polri dan Kepala Polda Bali tersebut.