Presiden Diminta Bentuk Tim Independen Evaluasi Kinerja Densus dan BNPT

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua bidang hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas meminta Presiden Joko Widodo segera membentuk tim independen untuk mengevaluasi kinerja Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Termasuk memeriksa dana operasionalnya.

"Mudah-mudahan Presiden Jokowi dan jajaran termasuk Menkopolhukam, Kapolri bisa terketuk dan terbuka hatinya. Presiden harus segera dan tidak menunda-nunda membentuk tim independen," ujar Busyro, Selasa (29/3/2016).

Busyro mengungkapkan, tim independen harus dibentuk untuk mengevaluasi Polri, Densus dan BNPT karena model pemberantasan terorisme tidak transparan, profesional dan akuntabel.

"BPK, BPKP dan lembaga keuangan terkait harus mengaudit keuangan Densus dan BNPT. Lalu evaluasi soal penanganan kasus terorisme ini, karena banyak kejanggalan," tandasnya.

Menurut dia, salah satu contoh kejanggalan yang terjadi adalah pada kasus meninggalnya terduga teroris Siyono dengan alibi melawan petugas.

"Saya tanya ke istrinya, badan Siyono dengan saya besar mana? Dia menjawab badannya lebih kecil dari saya. Jadi bisa dilogika Siyono kecil kemungkinan melakukan perlawanan," tandasnya.

Kalaupun melakukan perlawanan, lanjut dia, anggota Densus jelas dengan mudah melumpuhkan fisik Siyono yang kecil. Tidak perlu sampai membuat dia meninggal dunia.

"Secara fisik bisa dilumpuhkan, badannya kecil. Tidak perlu sampai dihilangkan nyawanya," ujarnya.

Lebih lanjut, Busyro mengatakan, Mabes Polri mesti membeberkan jika Siyono punya peran yang besar dalam jaringan teroris. Seharusnya hal itu bisa dibuka dan dibuktikan di pengadilan, sehingga publik tahu yang sebenarnya.

"Disebut-sebut ada aliran dana dari Timur Tengah untuk aktivitas terorisme, ya itu lebih bagus jika dibuktikan," urainya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Suratmi, istri terduga teroris Siyono yang meninggal saat ditangkap Densus 88, mendatangi kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Selasa (29/3/2016).

Suratmi mengadu atas ketidakadilan yang diterima suaminya dan sekaligus meminta agar PP Muhammadiyah memberikan pendampingan hukum.