Jogja Independent untuk Calon Independen...

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Tak hanya di Jakarta, gerakan mendukung calon independen dalam Pilkada 2017 juga bergema di Kota Yogyakarta. Joint atau Jogja Independent, inilah nama yang memberikan alternatif proses pencalonan kepala daerah melalui jalur independen dengan menghilangkan praktik money politic dan konsesi.

"Joint ini bermula dari kegelisahan-kegelisahan di masyarakat," ujar Yustina Neni, Koordinator Sekretariat Jogja Independent (Joint), saat ditemui Kompas.com, Senin (28/3/2016).

Neni menyampaikan permasalahan yang menjadi kegelisahan masyarakat, misalnya selama ini partai politik (parpol) cenderung tidak transparan dalam proses dan mekanisme pencalonan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa yang mereka pilih.

"Bagaimana kandidat bisa dicalonkan, parpol tidak transparan. Jadi pemilih tidak mengenal siapa yang dipilih," ucapnya.

Setelah terpilih, lanjutnya, mereka juga tidak mampu mengejawantahkan aspirasi rakyat. Mereka justru lebih dominan menjalankan aspirasi pribadi dan aspirasi parpol.

"Hal serupa juga terjadi di DPRD. Mereka cenderung mementingkan aspirasi pribadi dan partai politiknya," ujar dia.

Dari kegelisahan tersebut, Joint memberikan alternatif proses pencalonan kepala daerah secara independen. Proses ini tentunya juga menghilangkan politik uang dan konsesi.

"Joint ini juga sebagai sarana edukasi politik bagi masyarakat Yogyakarta maupun masyarakat Indonesia," ujarnya.

Joint, sebut dia, terbentuk dari berbagai elemen masyarakat. Elemen masyarakat ini lalu merumuskan seperti apa kriteria pemimpin yang diinginkan dalam konvensi independen.

"Ini yang berbeda dengan proses pencalonan independen di daerah lain, di sini calon independen muncul terlebih dulu baru diperkenalkan ke publik, uji publik lalu didukung tim sukses," katanya.

Sementara untuk anggota panel konvensi terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Total ada sembilan orang, mulai dari agamawan, ahli/praktisi tata kota, ahli/praktisi keuangan publik, ahli/praktisi perbaikan birokrasi, pelaku seni dan politik seni, pelaku usaha, pegiat antikorupsi dan hukum, perempuan dan kesehatan masyarakat, hubungan luar negeri, dan politik perkotaan.

"Sementara yang sudah bersedia di Panel 9 ada mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan mantan Wali Kota Yogyakarta Herri Zudianto," kata dia.