Dilantik, Bupati Perempuan Ini "Ditodong" Bikin Akun Twitter

Seusai dilantik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan pesan kepada Sri untuk membuka keterbukaan publik, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Pemerintahan juga diminta untuk terbuka sehingga bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.

“Pesan saya nanti Ibu Bupati buat Twitter. Awal memerintah akan cepat arus informasi yang masuk, menyerap persoalan juga sangat mudah,” kata Ganjar.

Sri sendiri mengaku telah menyiapkan sebuah akun di media sosial untuk menyapa warga secara langsung. Ia juga berharap nantinya para Satuan Kelompok Perangkat Daerah (SKPD) juga bisa membuka diri saling terbuka.

“Soal Twitter kami siap dan itu sudah diprogramkan. Program keterbukaan, transparan dengan kami sudah dicangkan, harapannya semua SKPD juga ikut terbuka,” ujarnya.

Sendirian

Berbeda dari pelantikan kepala daerah pada umumnya yang berpasangan, Sri dilantik seorang diri lantaran wakilnya, Edy Maryono, meninggal dunia pada Jumat 11 Maret 2016 lalu.

Pelantikan mantan Ketua DPRD Grobogan ini digelar di Gedung Bhakti Praja Kompleks Gubernuran Jateng. Segenap SKPD, DPRD hingga masyarakat kabupaten Grobogan datang memenuhi gedung pertemuan tersebut.

Sri mengaku bersedih dilantik seorang diri. Bersama dengan almarhum Edi, mereka telah berjuang bersama-sama untuk meraih kursi kepala daerah di Grobogan.

“Sebetulnya kami kehilangan wakil kami, sejak berjalan proses, hingga menang barenag dengan beliau (Edi Maryono). Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah, kami sudah dikasih amanat dan akan dijalankan dengan baik,” kata Sumarni seusai dilantik.

Untuk kekosongan wakil bupati, kata Sri, akan dirembug dulu di kalangan partai koalisi pemerintahan yang dipimpin PDI Perjuangan. Barisan koalisinya antara lain Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Hanura. Sementara almarhum Edi berasal dari PKB.

“Saya masih belum berpikir sampai ke sana, saya ingin ada pertemuan dari koalisi dulu, pertemuan yang terbaik. Pertemuan yang sesuai visi-misi, dan kami mengharapkan partai koalisi mendukung kami sepenuhnya,” ujar dia.

Sementara itu, ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Joko Purnomo mengatakan, pengisian wakil bupati yang kosong diajukan oleh bupati terpilih ke DPRD. Pengajuan atas saran dari partai pengusung koalisi.

“Setelah ada calon nanti diserahkan ke DPRD. Batas waktunya 60 hari setelah dilantik, atau mulai hari ini,” kata Joko.

Ketetapan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pengisian jabatan kepala daerah.

“Tergantung bupatinya mau mengajukan siapa. Yang mengajukan bupati, dan partai politik pengusung memberikan masukan ke bupati,” lanjut dia.