"Pak Bupati, Pakaian Adat yang Kita Pakai Selama Ini Salah"

Satu di antaranya adalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Semarang. Dinilai istimewa karena seluruh yang hadir, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Anggota DPRD, Kepala SKPD, Camat dan seluruh tamu yang hadir harus mengenakan pakaian khas Semarangan.

Pakaian adat itu berupa jas model basofi (berikut rantai jam di saku), jarik atau sarung pesisiran sebagai bawahan, iket atau udeng penutup kepala dan sandal atau selop sebagai alas kaki untuk pria.

Namun rupanya, paket pakaian adat yang dikenakan dalam acara itu dinilai keliru atau tidak identik dengan pakaian adat Semarangan yang seharusnya. Seharusnya, jas berwarna hitam tanpa renda, manik-manik atau bordiran, sedangkan alas kakinya bukanlah sandal selop, melainkan sandal (jepit) Bandhol yang terbuat dari ban karet.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto di dalam Rapat Paripurna Istimewa.

"Bapak Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ungaran memberitahukan bahwa pakaian adat yang kita pakai selama ini salah. Jadi mohon Bapak Bupati, pakaian adat ini dibetulkan dan nanti dibuatkan Perbup-nya," kata Bambang.

Menurut Bambang, penyelenggaraan peringatan HUT Kabupaten Semarang dengan mengenakan pakaian adat berdasarkan perda yang dibuat tahun 2013. Oleh karena itu, penyelenggaraan tahun ini merupakan tahun keempat.

"Jadi, saat paripurna istimewa DPRD kelima memperingati HUT Kabupaten Semarang tahun depan pakaiannya sudah seragam, tidak beda-beda (warnanya) seperti sekarang," tandasnya.

Menanggapi masukan itu, Bupati Semarang Mundjirin berjanji akan melibatkan tokoh masyarakat untuk menggali lagi informasi mengenai pakaian adat Semarang yang benar.

"Nanti kita akan bicarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat, (pakaian adat Semarang) yang benar itu seperti apa. Kita selama ini memang belum menemukan (yang benar)," kata Mundjirin.