Bupati Maluku Tengah Keberatan, Daerahnya Masuk Kategori Tertinggal

“Saya merasa keberatan, Kabupaten Maluku Tengah masuk dalam daerah tertinggal,”kata Tuasikal kepada Kompas.com saat dihubungi, Minggu (6/3/2016).

Kabupaten Maluku Tengah bersama 121 kabupaten lainnya ditetapkan sebagai kabupaten tertinggal di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019.

Perpres itu ditandatangani pada 4 November lalu, seperti yang tertuang dalam situs Setkab, Kamis (10/12/2015).

Menanggapi masalah tersebut, Tuasikal mengatakan putusan tersebut harus dikaji ulang karena tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Menurut dia, kabupaten yang dipimpinnya saat ini tidak lagi tertinggal seperti dulu.

”Sehingga, penetapan Maluku Tengah sebagai daerah tertinggal harus dikaji ulang,” katanya.

Dia mengaku ada sejumlah indikator yang memperkuat alasannya mengapa Maluku Tengah tidak harus ditetapkan sebagai daerah tertinggal.

”Menurut Statistik Maluku Tengah tidak lagi miskin, Pemkab juga selalu turun ke desa-desa untuk mendorong pembangunan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Tuasikal, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah baru saja dinobatkan sebagai satu dari empat kabupaten terbaik dalam masalah pengentasan kemiskinan dari Kementrian Sosial.

Oleh karena itu, dia menyarakan sangat keliru jika Maluku Tengah dikategorikan sebagai kabupaten tertinggal.

“Dari 169 kabupaten di Indonesia timur, Kabupaten Maluku Tengah masuk yang terbaik bersama tiga kabupaten lain soal pengentasan kemiskinan. Penghargaan baru kita terima dua hari lalu dari kementrian sosial,” sebutnya.

Selain Kabupaten Maluku Tengah, ada tujuh kabupaten lain di Maluku yang masuk kategori kabupaten tertinggal, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru.