Kejati Papua Dituntut Periksa Bupati Soal Kasus Dana Bansos Rp 15 Miliar

Massa menuntut kejaksaan agar mengusut kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2013 senilai Rp 15 miliar.

Berdasarkan pantauan, ratusan massa mendatangi Kantor Kejati Papua sekitar pukul 11.45 WIT. Sejumlah demonstran membawa spanduk sambil menggenakan pakaian khas Papua seperti koteka.

"Kami berharap kejaksaan segera memeriksa Bupati Puncak Wilem Wandik yang diduga menyalahgunakan dana belasan miliar untuk pos bansos," kata Anius Telenggen, koordinator aksi.

Anius menuturkan, sebenarnya dana sebesar Rp 15 miliar untuk kepentingan masyarakat di delapan kecamatan, yakni Ilaga, Agandugume, Doufo, Beoga, Wambea, Sinak, dan Pogoma.

"Masyarakat di delapan kecamatan ini jarang mendapatkan dana bansos. Kemungkinan Wilem menggunakan untuk kepentingan pribadinya," tuturnya.

Ia pun menambahkan, pihak kepolisian dan kejaksaan juga harus mengusut dugaan adanya penggelembungan harga dalam pembelian pesawat Grand Carebo senilai Rp 146 miliar tahun 2015.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Papua Viktor Mamoto mengaku, sama sekali tak mengetahui aksi demonstrasi yang dilaksanakan mahasiswa.

"Kami tak pernah mendapatkan pemberitahuan tertulis terkait aksi ini. Sebenarnya mereka mengaku untuk menyampaikan aspirasi teryata ada aksi unjuk rasa," ujar Viktor.