Cegah Penyelewengan, Banyuwangi Terapkan "E-Village Budgeting"

Sistem tersebut dibuat agar penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa lebih transparan. Selain itu juga untuk melindungi perangkat desa agar pelaksanaan pemanfaatan anggaran sesuai aturan.

"Sistem ini sudah dilaksanakan sejak tahun kemarin. Ada trial dan error-nya dan sampai sekarang sudah lebih rapi. Ada beberapa kendala itu pasti tapi yang terpenting adalah sama-sama belajar agar bisa sempurna," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Kepada Kompas.com,  Rabu (2/3/2016).

Menurut dia, untuk menerapkan E-Village Budgeting, kapasitas bendahara dan operator sistem harus terus ditingkatkan salah satunya dengan mengikuti pelatihan secara berkala di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Banyuwangi.

"Saya datang untuk support mereka serta memantau bagaimana perkembangannya. Dan sangat baik sekali," tambahnya.

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo kepada Kompas.com menjelaskan, ada tiga bagian dalam E-Village Budgeting yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi.

"Jadi sudah tidak ada lagi pengerjaan secara manual di desa sehingga pencairan terkontrol. Dana yang turun tinggal disinkronkan. Ini juga mengantisipasi penyelewangan karena jika program belum tuntas maka tidak bisa dicairkan," ujar Suyanto.

Saat ini, sebut dia, Kabupaten Banyuwangi juga sedang menyusun Village Monitoring untuk memperkuat pengawasan program. Sistem ini difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa baik fisik dan non fisik.

"Kami juga menyiapkan agar semua desa memiliki web site yang berisi potensi desa mulai dari UMKM, wisata, sampai pelayanan publiknya," katanya.