Ambil Alih Bandara Kertajati, Pusat Gelontorkan Rp 2,1 Triliun

“Kebutuhannya Rp 2,1 triliun untuk pembangunan sisi darat dan sisi udara Rp 1,6 triliun. Semua akan dibiayai pusat,” kata Aher, sapaan Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Senin (18/1/2016).

Dengan pengambilalihan ini, Pemprov Jabar harus mengikuti proses tender yang dilakukan pemerintah pusat jika ingin terlibat dalam mengelola bandara.

“PT BIJB akan diarahkan dua hal. Pertama ikut serta dalam pengelolaan bandara setelah selesai dibangun. PT BIJB nanti kerja sama dengan perusahaan lain, mungkin dengan AP II. Saham pengelola bisa 20 persen atau 25 persen,” imbuhnya.

Aher memastikan, rencana lelang investasi yang akan dilakukan PT BIJB untuk memilih investor BIJB Kertajati.

Sebab saat ini, Kertajati tidak butuh lagi investasi. Seluruh kebutuhan pembangunan sisi darat ditanggung APBN.

Itulah sebabnya, peserta lelang yang sudah terdaftar akan diarahkan menjadi investor pengelolaan kawasan aerocity di sekitar kawasan BIJB Kertajati.

Meski demikian, dia berharap pemerintah pusat memberi kesempatan untuk Pemprov Jabar agar turut serta dalam pengelolaan BIJB Kertajati.

"Ya sudahlah saham pengelolaannya bisa 20 persen, bisa 25 persen. Sudah bagus, yang penting ada unsur Jabarnya," katanya.

Selain berharap bisa dilibatkan pada pengelolaan BIJB Kertajati, Aher fokus pada pengelolaan kawasan aerocity di sekitar bandara tersebut.

Adapun dana Rp 500 miliar yang sudah dikeluarkan Pemprov Jabar akan diganti Kementerian Perhubungan.

Pemprov, sambung Heryawan, berkewajiban membebaskan lahan seluas 800 hektar. Untuk pembebasan ini dana yang akan dikeluarkan sekitar Rp 200 miliar pada 2016.

“Untuk berapa hektarnya saya tidak tahu karena harga tanahnya naik. Dulu pembebasan lahan hanya Rp 25.000-45.000,” kata dia.

BIJB akan berdiri di atas lahan seluas 1.800 hektar. Saat ini, lahan yang sudah dibebaskan seluas 1.000 hektare. Bandara ini ditargetkan selesai dibangun pada November 2017.