Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Listrik di Karimunjawa Hanya Untuk 12 Jam, Ini Kata Gubernur Ganjar

Kompas.com - 02/01/2016, 20:05 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan Pulau Karimunjawa di Kabupaten Jepara akan teraliri listrik sepenuhnya pada 2017 mendatang. Saat ini, aliran listrik di kepulauan tersebut hanya 12 jam sehari.

"Nanti akhir tahun targetnya teraliri semuanya, tapi minus pulau kecil-kecilnya ya, karena pulau kecil membutuhkan perlakuan khusus," kata Ganjar, di Karimunjawa, Sabtu (2/1/2016).

Sejauh ini, listrik di Karimunjawa menjadi hambatan utama. Listrik menyala hanya 12 jam menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik Pemkab Jepara.

Seiring dengan beban listrik yang kian tinggi, kebutuhan untuk menambah daya semakin kuat. Pemerintah Jepara tidak sanggup menanggung beban subsidi bahan bakar solar untuk PLTD yang terus membengkak.

Akhirnya, pengelolaan listrik mulai dialihkan dari PLTD milik Pemkab Jepara menjadi pengelolaan Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Indonesia Power (IP).

Pada awal tahun ini, hingga Juli 2016 listrik akan naik menjadi 18 jam per hari. Hal itu dimulai dari mulai berlakunya Indonesia Power sebagai pengelola listrik sejak 1 Januari 2016 kemarin.

"Ini sudah mulai peralihan dari PLTD ke Indonesia Power. PLTD sudah nggak kuat beli solar bersubsidi. Kami sudah minta PLN, karena ini bentuk pelayanan dasar masyarakat," tambah dia.

Jika nantinya telah teraliri penuh 24 Jam, Ganjar yakin potensi wisat di Karimunjawa bisa berkembang dengan cepat.

"Masuknya listrik nanti akan jadi perubahan besar, karena energinya banyak. Kebutuhan elektronik meningkat, dampaknya luas sekali," ungkap Ganjar.

Bupati Jepara Ahmad Marzuki menambahkan, listrik di Karimunjawa menjadi masalah pelik di masyarakat. Apalagi, harga dasar listrik di tempat ini mencapai Rp 2500 per KWH.

Selama menggunakan PLTD, Pemkab Jepara menggelontorkan subsidi sebanyak Rp 4 hingga Rp 5 Miliar pertahun. Subsidi itu pun terasa masih kurang hingga minta bantuan ke Gubernur.

"Peralihannya sudah, tanggal 23 Desember 2015 kemarin sudah ditandatangani pengalihan pengelolaan. Semula, dari PLTD yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, sekarang sudah diambil alih oleh IP. Ketentan itu berlaku mulai 1 Januari kemarin," timpal Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com