Jokowi Tak Jadi ke Bandung karena Kesehatan Terganggu

Pidato yang sedianya dibacakan Jokowi, diwakilkan oleh Menteri Koordinator politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam sambutannya, Luhut menginformasikan bahwa Presiden Jokowi berhalangan hadir lantaran gangguan kesehatan.

"Pak Presiden menghubungi saya pada pukul 6.20 memerintahkan saya untuk membacakan pidatonya dalam Hari Anti Korupsi ini. Beliau sampai last minute masih mencoba untuk hadir tapi kesehatan Presiden tidak terlalu baik mungkin kelelahan yang agak panjang," kata Luhut.

Padahal, lanjut dia, kedatangan Jokowi ke Bandung sudah dirancang sedemikian rapi agar bisa membacakan pidatonya soal kampanye anti-korupsi.

"Jadi beliau minta maaf atas ketidakbisaannya beliau hadir di sini sudah dirancang dengan rapi beliau hadir di sini karena Wapres membuka konferensi internasional di Bali. Tapi karena kesehatan beliau, saya diperintahkan," kata Luhut.

"Pidatonya saya lihat sangat sejalan dan keras tentang pemberantasan korupsi," ujar dia lagi.

Dalam pidatonya, Luhut mengatakan bahwa seluruh unsur di negeri ini mesti bersatu melawan korupsi. Korupsi, lanjut dia, bukan semata telah merugikan negara, melainkan sebuah kejahatan kemanusiaan.

"Korupsi terbukti telah memiskinkan warga dunia. Korupsi terbukti membawa ketidakadilan, ketimpangan dan keterbelakangan. Korupsi terbukti telah menjauhkan bangsa dari kemakmuran bersama," kutip Luhut.

"Itulah sebabnya korupsi menjadi musuh kita bersama musuh bersama warga dunia dan musuh bangsa-bangsa," ucap dia.

Luhut menjelaskan, korupsi telah berkembang dan berevolusi sampai di mana korupsi itu dilakukan secara sistematis dan berjejaring.

"Maka untuk melawan korupsi bagi saya hanya soal keberanian untuk menjalankan dua langkah, aksi pencegahan yang nyata, serta penegakan hukum yang betul-betul tegak," ucap dia.

Salah satu langkah nyata dalam pencegahan korupsi, lanjut Luhut, yakni dengan menerapkan teknologi birokrasi. Penggunaan e-goverment dinilai menjadi siasat untuk mempersempit celah korupsi.

"Karena sistem yang baik akan efektif untuk mencegah terjadinya peluang untuk korupsi. Untuk itu pemerintah lakukan percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya revolusi pelayanan publik dan perizinan," tutur dia.

"Harus mulai e-goverment, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan lebih efisien oleh teknologi birokrasi. Kata kuncinya adalah membangun e-goverment untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas," kata Luhut.