Walhi: Intensitas Konflik Jadi Indikator Ada Tidaknya Utang Politik Kepala Daerah

Menurut Walhi, konflik daerah, khususnya yang berkaitan dengan lahan akan meningkat jika kepala daerah memenangkan pilkada dengan utang politik.

"Setelah pemilihan kepala daerah akan meningkat konfliknya,” kata Direktur Walhi Kaltim, Fathur Roziqin Fen saar ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/12/2015).

Fathur menyampaikan bahwa janji dan kesepakatan dengan pihak tertentu yang mendukung kepala daerah tersebut akan menjadi beban politik.

Dikhawatirkan, utang politik ini akan mempengaruhi kebijakan kepala daerah terkait pengelolaan lahan yang berujung pada rusaknya lingkungan.

Atas dasar itu, Fathur berharap warga pandai memilih calon pemimpin yang memiliki integritas serta komitmen dalam memperbaiki lingkungan.

Pemimpin yang ideal bukan pemimpin yang menjadikan upaya penyelamatan lingkungan sebagai alat pencitraan.

“Masyarakat harus melek politik. Masyarakat jangan jual haknya, jangan mudah tertarik dengan calon seolah dia penyelamat lingkungan,” kata Fathur.

Ia juga mengatakan bahwa salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan konflik terkait pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Pasalnya, pembangunan perkebunan sawit kerap dijadikan komoditas politik asat pilkada. Kabupaten Paser menjadi contoh daerah yang  memiliki sejarah panjang konflik lahan antara warga dengan industri sawit.

Selain Paser, dua daerah lain yang kerap dilanda konflik kelapa sawit adalah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. “Tiga kabupaten yang paling luas dalam hal kebun sawit,” ujar dia.