Cegah TKI Ilegal, BNP2TKI Gelar Sosialisasi di Kulon Progo

Acara tersebut diikuti 100 orang lebih yang berasal dari beberapa elemen masyarakat. Mereka  terdiri dari aparat kecamatan, aparat desa, BPD, kepala desa, karang taruna, polsek, koramil, TKI purna, calon TKI dan jajaran Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo.

Kegiatan sosialisasi diisi oleh narasumber antara lain Siswanto, mewakili Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Deputi Penempatan BNP2TKI, Kepala BP3TKI Yogyakarta, Suparjo, serta Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo, Drs Eka Pranyata.

Pada kesempatan tersebut Suparjo memaparkan bahwa peran BP3TKI sangat vital dalam memfasilitasi penempatanan dan perlindungan TKI di daerah.

"Jika Dinsosnakertrans diibaratkan sebagai stakeholder dalam seleksi awal calon TKI, maka BP3TKI bertugas pada seleksi akhir, yang tugas utamanya memastikan bahwa calon TKI bekerja ke luar negeri dengan proses dan prosedur yang benar," kata Suparjo, Sabtu (5/12/2015).

Sementara itu, Siswanto menjelaskan bahwa menjadi TKI nonprosedural sangat merugikan para TKI itu sendiri. Menjadi TKI ilegal sangat berisiko dan menimbulkan kerugian tersendiri bagi TKI. Kerugian itu mulai tidak adanya jaminan perlindungan TKI di negara penempatan, gaji yang tidak dibayarkan, penyiksaan, sampai pada pemulangan TKI ke negara asal (deportasi).

Pada kesempatan lainnya, Eka Pranyata selaku kepala Dinsosnakertrans Kulon Progo  memaparkan bahwa pihaknya terus berupaya membantu dan memfasilitasi TKI ke luar negeri sesuai mekanisme yang benar. Dia juga mengajak semua masyarakat yang berkepentingan dalam penempatan TKI ke luar negeri untuk berkoordinasi dan turut membangun sinergi dalam mencegah TKI ilegal.

"Hal tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah daerah Kulon Progo dalam mengentaskan pengangguran," ujarnya.