Separuh Warga Perempuan di Bengkulu Tak Peroleh Layanan Kesehatan

Data ini didapat berdasarkan survei yang dilakukan KPI pada 2014 di Bengkulu.

Pernyataan tersebut disampaikan Irna dalam temu media bertemakan mengawal visi dan misi pasangan calon kepala daerah dalam bingkai perlindungan sosial yang inklusif, transformatif dan keadilan gender, Selasa, (24/11/2015).

"Sejauh ini KPI tak melihat komitmen nyata dari para calon kepala daerah terutama mengenai jaminan sosial dan kesehatan perempuan, seperti apa," kata Irna.

Akses jaminan kesehatan dan sosial menurut dia cukup penting karena merupakan hak dasar manusia.

Selama ini muncul persoalan jaminan kesehatan tidak tepat sasaran, tidak adanya kontrol dari pemerintah terhadap pelayanan kesehatan hingga tingkat desa, sarana dan prasarana kesehatan yang tidak memadai dan belum adanya regulasi konkrit untuk menjamin ketersedaiaan layanan kesehatan.

Irma menegaskan momentum Pilkada merupakan ruang tepat bagi kaum perempuan untuk menyuarakan hal ini dan menagih pada calon kepala daerah terpilih.

"Selama ini dalam Pilkada perempuan hanya dijadikan segmen pengumpul suara saja oleh para kandidat," sambung dia.

Dalam diskusi tersebut masing-masing perwakilan dari dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu menyatakan siap memasukkan agenda tersebut dalam visi dan misi mereka.