Menteri Agraria: Tanah PRPP Tetap Milik Negara

SEMARANG, KOMPAS.com – Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, lahan sengketa di kawasan wisata Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah, Semarang masih milik negara.

Status itu belum berubah meksi secara legal Pemprov Jawa Tengah kalah di sidang pengadilan tingkat pertama.

“Saya katakan, PRPP itu tetap, dari sejarahnya tetap (jelas), kepantasannya sudah pasti, meski aspek kelegalannya hari ini ada satu perusahaan yang menguasai,” kata Ferry di Semarang, Senin (16/11/2015).

Menurut dia, konflik agraria di Indonesia sudah sepatutnya tidak diselesaikan dalam kerangka antara pemerintah berhadapan dengan rakyat.

Pemerintah tidak bisa selalu memakai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Cara terbaik dalam konflik agraria adalah melalui jalan mediasi.

Ferry melanjutkan, terdapat tiga hal pokok yang digunakan dalam penyelesaian konflik tanah. Pertama, soal riwayat tanah, kemudian kepantasan dan ketiga legalitas tanah.

“Itu cara kami menyelesaikan konflik tanah. Penyelesaian tidak kering, tapi masih ada nuansa kesejarahan dan ada nuansa kepantasan sosialnya,” kata dia.

Ketiga aspek itulah, lanjut Ferry, dipakai untuk penyelesaian konflik tanah. Pihaknya mengaku selalu memikirkan riwayat tanah, baik sejarah tanah hingga kehidupan pemilik tanah.

“Tiga aspek itu yang dipakai, tidak ada aspek lain,” tambahnya.

Tanah sengketa di PRPP Semarang merupakan tanah premium, karena merupakan masuk dalam tempat wisata.

Lahan tersebut hendak dimanfaatkan Pemprov Jawa Tengah untuk membangun obyek wisata. Namun, saat hendak digunakan sertifikat tanah itu tidak ditemukan.

Padahal, kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pemprov telah memberi kuasa PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) untuk mengurus sertifikat lahan, yang kemudian memenangkan gugatan perbuatan melawan hukum.

Tanah premium tersebut kian diminati karena di samping lahan tersebut, kini tengah dibangun bandara internasional baru yang diproyeksikan selesai pada 2017.