Kisah Copot Baterai Ponsel di Rapat Banggar dalam Kasus Suap APBD Riau

Masih ada lanjutan kisahnya.

Setelah masing-masing ponsel peserta rapat Badan Anggaran DPRD Riau itu benar-benar tidak berfungsi, rapat dilakukan ekstra tertutup tanpa dihadiri pegawai sekretariat DPRD yang biasanya menyiapkan bahan dan menulis notulen rapat.

Peristiwa di atas terungkap dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada pekan ini dengan terdakwa Ahmad Kirjuhari, mantan Anggota DPRD Riau 2009-2014.

Politisi Partai Amanat Nasional itu, dituduh menerima suap sebesar Rp 1,2 miliar untuk dibagikan kepada beberapa koleganya di DPRD Riau (Baca juga: Cerita Unik di Balik Suap APBD Riau).

Saat bersaksi di pengadilan, Kamis (12/11/2015), Suparman, mantan Ketua DPRD Riau 2014-2019 yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon bupati Rokan Hulu, membenarkan perihal copot-mencopot baterai telepon genggam itu.

Menurut dia, fenomena itu sudah biasa dilakukan karena anggota DPRD Riau memiliki trauma dari kejadian masa lalu.

Yang dimaksud Suparman sebagai trauma adalah penyadapan oleh KPK terhadap beberapa anggota DPRD Riau dalam kasus suap APBD Riau terkait Pekan Olahraga Nasional Riau 2012.

Dalam kasus suap tahun 2012 itu, 10 anggota DPRD Riau masih mendekam di penjara sampai saat ini, termasuk sang pemberi suap, mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal.

Jadi, apabila sidang dilaksanakan dengan baterai telepon genggam dicopot, pembicaraan di ruang Komisi B DPRD Riau itu tidak dapat direkam siapapun.

Menurut Suparman, mencopot baterai sebelum rapat sudah lazim dilakukan.

Sebaliknya, menurut keterangan empat saksi sebelumnya, rapat rahasia dengan baterai ponsel dicopot itu baru pertama kali terjadi. Hal itu diakui tidak lazim, namun tidak ada saksi yang memprotes atau membantah.

Jaksa Pulung Rinandoro dari KPK bahkan sempat berkomentar mengapa Suparman kukuh dengan pernyataannya, sedangkan lebih banyak yang membantah. Keterangannya dipertanyakan.

Hakim Masrul yang memimpin sidang pun bingung. Kalau memang anggota Banggar DPRD Riau hanya membicarakan masalah minimnya serapan APBD 2014 yang baru mencapai 12 persen dan membentuk tim komunikasi yang mampu menjembatani hubungan legislatif dan eksekutif, mengapa rapat harus dilakukan tertutup?

Menurut hakim, topik serapan APBD yang rendah bukanlah persoalan rahasia, begitu pula pembentukan tim komunikasi.  

Tentang topik penyadapan, di persidangan Jaksa KPK memutar beberapa rekaman hasil pembicaraan antara Ketua DPRD Johar Firdaus dengan M Yafiz, Kepala Bappeda Riau.

Ada pula rekaman Suparman berbicara dengan Gubernur Riau (non aktif) Annas Maamun. Pembicaraan antara Johar dan Yafiz terang-terangan menyerempet masalah uang untuk anggota DPRD untuk pembahasan APBD.

Namun menurut Johar, Yafiz tidak menyebut "uang", melainkan "ruang". Segenap pengunjung sidang pun tersenyum dan tertawa mendengar jawaban Johar (Baca juga: Tebak, Siapa yang Berbohong dalam Kisah Suap APBD Riau Ini?).

Faktanya, dalam sidang sudah ada kesaksian bahwa Kirjuhari menerima uang dalam kaitan pembahasan APBD Perubahan 2014 dan APBD Riau 2015.

Adapun rapat rahasia di ruang Komisi B itu merupakan salah satu acara pembahasan APBD Perubahan 2014. Hakim Masrul bahkan sempat melontarkan pernyataan, pasti ada kaitannya. Namun semua masih bungkam.

Apakah rahasia itu akan terkubur selamanya? Tidak ada yang tahu. Yang jelas sampai saat ini, belum ada orang yang mau membongkar isi sesungguhnya rapat rahasia itu.

Semua orang yang hadir di rapat itu seakan terjangkit penyakit endemi, lupa, tidak ingat, atau datang terlambat sehingga tidak mengetahui materi rapat di awal sidang.