Ganti Rugi Lahan Tak Tuntas, Pendemo Ancam Boikot Pilkada

Para pendemo yang tergabung dalam Forum Pemerhati Kebijakan (FPK) ini pun mengancam akan memboikot Pilkada Calon Tunggal 9 Desember nanti jika tuntutannya tak segera dikabulkan.

"Kami menilai pemerintah telah lalai dengan belum menyelesaikan ganti rugi lahan selama hampir sebelas tahun lalu," ujar koordinator aksi Ana Rohana di lokasi kejadian, Rabu siang.

Menurut Ana, mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secepatnya melunasi pembebasan lahan warga yang tanahnya digunakan untuk jalur Cisinga. Selain itu, mereka berharap agar sertifikat milik warga yang hilang dikembalikan.

“Masalah Cisinga ini sudah sebelas tahun terkatung-katung. Masyarakat selama ini resah dan tidak bisa tidur karena masalah ini,” ujar Ana.

Selama ini, lanjut Ana, seolah tidak ada upaya penyelesaian yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Padahal, masalah di jalur Cising itu tidak hanya terjadi di satu kecamatan saja.

“Kami sudah usut ini di Kecamatan Padakembang saja ada enam titik. Belum di kecamatan lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Asisten Daerah I Budi Utarma menyatakan, pemerintah akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait dan akan segera mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Selain itu, pemerintah pun akan segera memeriksa kembali data-data pemilik lahan yang diklaim belum ada penggantian kepada para warga sebagai pemilik lahan yang dibebaskan.