Kejati Jatim Belum Terima SP3 Kasus Risma dari Kepolisian

SURABAYA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengatakan sampai sekarang pihaknya belum mendapat pemberitahuan terkait penghentian kasus yang membelit mantan wali kota Surabaya Tri Rismaharini, baik secara tertulis maupun lisan.

“Kalau kasus ini di-SP3, pasti ada tembusan ke kejaksaan,” kata Asisten Pidana Umum Kejati Jawa Timur Andik M Taufik, Sabtu (14/10/2015).

Namun, Andik enggan berkomentar terkait sikap penyidik Polda yang menghentikan kasus ini setelah penyerahan SPDP.

Andik menegaskan kejaksaan tidak berwenang mengomentari kebijakan Polda.

Meski demikian, Andik memastikan status Tri Rismaharini dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejati bukan terduga.

'Dalam SPDP tertanggal 28 Mei 2015 disebutkan Risma sebagai pelaku.

Asisten Pidana Umum Kejati Jatim, Andik M Taufik menegaskan SPDP mencantumkan nama kronologi, pelapor, dan pelaku. Tidak ada penyebutan terduga atau yang diduga.

Menurutnya, istilah pelaku dalam ranah hukum berarti tersangka.

“Dalam SPDP, nama Risma disebut sebagai pelaku. Dalam projusticia, pelaku sama dengan tersangka. Jadi tidak ada istilah terduga,” kata Andik, Sabtu (24/10/2015).

Menurutnya, prosedur penulisan SPDP kasus Risma juga berlaku dalam kasus lain.

Secara umum, penyerahan SPDP tidak bersamaan dengan penyerahan berkas. Biasanya penyidik kejaksaan menunggu berkas selama 14 hari sejak penyerahan SPDP.