Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi: Ketua DPRD DKI Jakarta Memperburuk Citra Lembaganya

Kompas.com - 11/10/2015, 18:16 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang enggan menandatangani laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 dinilai hanya memperburuk citra lembaganya di mata masyarakat.

DPRD DKI pun dianggap sudah semakin kehilangan kepercayaan di mata masyarakat. "Dia (Pras) mengorbankan institusinya hanya karena alasan personal tadi. DPRD yang akan semakin tenggelam dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat," kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada Kompas.com, Minggu (11/10/2015).

Sebastian mengaku tak habis pikir dengan sikap Pras yang telah membuat pengesahan rancangan APBD (RAPBD) Perubahan 2015 menjadi terhambat. Namun, ia enggan menduga-duga penyebab Pras melakukan hal itu.

Sebastian hanya membenarkan ada kemungkinan penyebabnya seperti yang dituduhkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yakni terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017. Namun, bila tuduhan itu benar, Sebastian menilai Ahok (sapaan Basuki) bukan berada dalam posisi yang dirugikan.

"Banyak dugaan, bisa ditarik kemana-mana. Bisa dibaca dari berbagai sudut pandang. Tetapi kalau mereka tidak menandatangani karena itu (Pilkada 2017), Ahok tetap akan jalan terus. Justru DPRD yang tambah hancur. Ahok sih senang-senang aja," ujar dia.

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mendapat laporan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa RAPBD-P 2015 tidak bisa disahkan sebelum adanya dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014.

"Mendagri enggak bisa terima (pengesahan RAPBD-P 2015) kalau enggak ada tanda tangan Ketua DPRD. Ketuanya hilang, enggak tanda tangan dokumen (LPJ APBD 2014). Ya, kamu terjemahin sendiri aja maksudnya apa," kata dia, di Balai Kota, Jumat (9/10/2015).

Saat dikonfirmasi, Pras mengakui bahwa ia memang belum menandatangani LKPJ APBD 2014. Ia sengaja melakukannya agar Ahok menyadari bahwa dia membutuhkan DPRD. Sejatinya, kata Prasetio, Pemerintah Daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif.

"Ternyata dia mencari Ketua DPRD buat tanda tangan kan. Dia butuh dengan DPRD. Pemda DKI itu ada eksekutif ada legislatif. Ayolah, kita jalin hubungan dengan pikiran yang baik dan terbuka serta saling menghargai. Itu yang penting," ujar dia saat dihubungi, Sabtu (10/10/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com