Dipecat Tanpa Pesangon, Ratusan Karyawan Perusahaan Sawit Duduki DPRD Sultra

KENDARI, KOMPAS.com — Ratusan karyawan perusahaan sawit PT Damai Jaya Lestari (DJL), Kabupaten Konawe Utara, yang dipecat menduduki Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (5/10/2015).

Para pekerja yang sebagian besar warga Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mendesak perusahaan sawit milik DL Sitorus tersebut untuk segera membayar pesangon dan upah lembur mereka selama enam tahun. Para mantan karyawan ini menuding perusahaan telah mengabaikan kewajibannya terhadap mereka.

"Kami minta pihak pimpinan PT DJL menemui kami untuk menjelaskan kewajiban perusahaan yang tak dilaksanakan. Perusahaan sudah melakukan banyak pelanggaran, terutama yang menyangkut kesejahteraan karyawan," kata Adrianus Pitindale, koordinator aksi di Gedung DPRD Sultra.

Aksi mantan karyawan PT DJL menduduki Gedung DPRD Sultra diambil karena mereka menilai manajemen perusahaan tidak berniat menemui mereka saat para mantan karyawan itu menggelar aksi di Kantor PT DJL, Kendari, Senin pagi.

Para mantan karyawan itu mengklaim, selama enam tahun bekerja di perusahaan sawit itu, mereka tidak diberikan kartu BPJS Kesehatan dan Jamsostek. Mereka berangkat dari Kupang, NTT, pada September 2009 untuk bekerja di PT DJL.

"Ini kartu BPJS Kesehatan baru dikasih tahun ini, tapi saat hendak kami pakai tidak diakui oleh puskesmas. Jadi, kami terpaksa keluarkan uang sendiri untuk bayar biaya pengobatan di puskesmas dan rumah sakit," ungkap Hilarus Brinahak (43), salah seorang mantan karyawan.

Untuk mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Hilarus, ia harus rela gajinya dipotong sebesar Rp 45.000. "Gaji per hari kami Rp 60.000, baru dipotong untuk BPJS. Nggak cukuplah gaji itu untuk biaya hidup," kata dia.

Para pekerja itu juga membawa serta anak istri serta koper berisi pakaian mereka. Karena status mereka bukan lagi karyawan, mereka harus keluar dari base camp perusahaan sawit tersebut dan berencana akan pulang ke daerah asal di NTT.