Puluhan Proyek Pemprov Kaltim Bernilai Triliunan Rupiah Mangkrak

Pengurus Ikatan Alumni Keluarga Pelajar Mahasiswa Kaltim, Syahrir MZ mengatakan, semua proyek mangkrak adalah fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. Anehnya, ujar Syahrir, walau banyak proyek terbengkalai, Pemprov Kaltim terus mengusulkan proyek baru beranggaran besar.

“Di Kaltim ini kita lihat banyak proyek lama yang terbengkalai. Ada sekitar 15 proyek yang terbengkalai di tahun jamak. Jika begitu, untuk apa merencanakan proyek-proyek baru. Tuntaskan saja proyek-proyek lama itu agar bermanfaat bagi rakyat, supaya anggaran ratusan miliar yang sudah dikucurkan tidak mubazir,” kata Syahrir, Senin (21/9/2015).

Beberapa proyek yang mangkrak tersebut misalnya pembangunan Jalan Gusiq-Simpang Blusuh di Kutai Barat yang menelan dana Rp 275 miliar, pembangunan Jalan Samarinda-Simpang Palaran sebesar Rp 367 miliar, pengendalian banjir Kota Samarinda sebesar Rp 602 miliar dan pembangunan Jalan Taliyasan-Batu Lepok senilai Rp 225 miliar.

Selain itu, pembangunan Jalan Sangkulirang-Batu Lepok I sebesar Rp 205 miliar, pembangunan Jalan Sangkulirang-Batu Lepok II senilai Rp198 miliar, pembangunan Convention Hall Samarinda sebesar Rp 256 miliar, pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam dengan dana Rp 252 miliar, pembangunan Bandar Udara Long Bawan sekira Rp 120 miliar juga terbengkalai.

Sementara itu proyek mangkrak juga menimpa sejumlah pembangunan bandara antara lain Bandar Udara Long Apung sebesar Rp 130 miliar, Bandara Samarinda Baru bernilai Rp 696 miliar dan Bandar Udara Datah Dawai Rp 150 miliar.

Ikut terbengkalai  juga pembangunan RSUD Tarakan sebesar Rp260 miliar, dan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda senilai Rp 2 triliun serta pembangunan Bendungan Marang Kayu Kutai Kartanegara yang beranggaran Rp 386,93 miliar.

Menurut Syahrir, proyek dengan pola kontrak tahun jamak itu seharusnya tuntas pada 17 Desember 2013 seiring berakhirnya masa jabatan pertama Gubernur Awang Faroek Ishak.
“Nyatanya, dari 16 proyek tahun jamak hanya satu yang tuntas, yakni penyediaan air minum Samarinda dengan anggaran Rp80 miliar,” ujarnya.

Bahkan, Syahrir mendapat informasi bahwa untuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, pemprov kembali mengucurkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun dan untuk Bandara Samarinda Baru Rp 730,71 miliar, dengan pola kontrak tahun jamak mulai APBD 2015 dan seterusnya.

“Sebenarnya ini positif saja, asalkan pekerjaannya dilakukan dengan baik dan benar. Postur APBD Kaltim 2016 juga harus difokuskan untuk membiayai penuntasan proyek-proyek yang mangkrak tersebut dan bukan mengusulkan proyek tahun jamak yang baru,” katanya.

Syahrir menyarankan, rencana pembangunan driving range senilai Rp 9 miliar, gedung boling Rp 49 miliar dan gedung voli senilai Rp150 miliar yang seluruhnya berada di Kompleks Stadion Madya Sempaja, Samarinda, agar dihentikan karena bukan proyek prioritas.

Syahrir menuntut Pemprov dan DPRD Kaltim menetapkan kebijakan pembangunan berbasis pada kebutuhan rakyat. “Utamakan yang penting-penting dulu. Kalau belum prioritas nanti dulu. Kalau basisnya keinginan pejabat, bukan kebutuhan rakyat, jadinya seperti sekarang, banyak yang mangkrak. Desakan ini juga berlaku untuk Pemkot Samarinda, proyek seperti Jembatan Mahkota II yang sudah 13 tahun tidak selesai-selesai, juga harus segera dituntaskan. Jangan mangkrak begini,” dia menegaskan.