Banjarmasin Kota dengan Level Korupsi Tertinggi

Selain Banjarmasin, TII juga melakukan survei terhadap 10 kota lainnya. Surabaya berada di peringkat kedua dengan skor 65, Semarang 60, Pontianak 58, Medan 57, Jakarta 57, Manado 55, Padang 50, Makassar 48, Pekanbaru 42, dan Bandung 39.

11 kota tersebut merupakan kota dengan kontribusi terbesar dalam produk domestik bruto nasional yang tersebar dari kawasan Indonesia Barat hingga Timur. Dalam survei ini, 1.607 responden adalah pengusaha.

Koordinator Program Tata Kelola Ekonomi TII Wahyudi M. Tohar mengatakan, pengusaha sengaja dijadikan responden karena belum pernah disurvei oleh lembaga survei lainnya. “Survei yang kita lakukan sengaja untuk mengisi gap, pengukuran korupsi yang berbasis pengusaha,” kata Wahyudi saat ditemui usai acara di Sudirman, Jakarta, Selasa (15/9/2015) kemarin.

Namun, Wahyudi juga menegaskan, survei tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi peringkat, melainkan untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program antikorupsi. Hal ini dalam rangka pencapaian target-target Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Sebelumnya, dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden secara tegas menginstruksikan semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah untuk mengimplementasikan Stranas PPK. Sebab, daerah memiliki kewenangan dan aksi yang berbeda dengan nasional, maka risiko dan efektivitas Stranas PKK di daerah perlu diukur.

Selain menilai Indeks Persepsi Korupsi, survei ini juga menilai besarnya peningkatan atau penurunan indeks persepsi korupsi. “Kota dengan pertumbuhan indeks persepsi korupsi tinggi menunjukkan daerah yang bersangkutan memiliki kemajuan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerahnya,” lanjut Wahyudi.

Dalam kesempatan yang sama, Plh. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardeyanto Harefa mengapresiasi hasil survei yang dilakukan TII. Menurut dia, data hasil survei tersebut akan sangat bermanfaat bagi KPK.

“Bagi KPK, tentu saja ini akan menjadi bahan untuk program-program pencegahan korupsi ke depannya,” ujar Cahya.

Cahya menambahkan, KPK juga menerima banyak pengaduan kasus korupsi dari tiga kota teratas sesuai survei, yaitu Banjarmasin, Surabaya dan Semarang, dan dari kota-kota lainnya. Hal tersebut, menurut dia, menunjukan adanya kepedulian masyarakat terhadap korupsi.

“Ini menjadi pemicu bagi teman-teman di pemerintah kota maupun daerah untuk lebih meningkatkan aksi pemberantasan korupsinya,” ujar Cahya.