Jelang Muktamar, NU Ingatkan Para Tokoh Jaga Ideologi Negara

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Abu Hapsin menjelaskan, peran NU dalam mengawal kedaulatan negara terjadi sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. NU juga tidak pernah mempermasalahkan ideologi Pancasila dan UUD 1945 untuk menjadi dasar negara.

“NU adalah bentengnya NKRI. Indonesia ini masih utuh hingga sekarang karena NU ikut memupuk kesatuan antar-golongan,” kata Kiai Abu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (31/7/2015).

Kiai Abu menjelaskan, andaikan dulu NU ikut menyetujui Islam sebagai dasar ideologi negara, maka negara akan menjadi negara Islam. Namun, hal tersebut tidak dilakukan, karena tujuan Islam sudah termuat dalam Pancasila maupun UU Dasar. Selain itu, ketersebaran penganut agama di Indonesia juga cenderung mengelompok. Jika memaksakan ideologi Islam untuk menjadi dasar negara, maka di suatu daerah akan memisah dari NKRI.

“Ada penganut Hindu di Bali. Kristen di Papua, dan sebagainya. Kalau dipaksakan negara ini akan pecah belah. Daerah-daerah bisa memisahkan diri,” tambahnya.

Untuk itulah, Muktamar NU di Jombang yang digelar mulai besok itu, Kiai Abu ingin para tokoh untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya dengan terus memelihara NKRI dan ideologi Pancasila agar tidak dirongrong ideologi lain.

“Tokoh-tokoh NU seperti KH Hasyim Asyari’, KH Wahid Hasyim punya jasa besar pada Indonesia. Beliau tidak ingin berdiri negara Islam, tapi nilai-nilai keislaman agar menjadi ruh negara ini. maka itu, toleransi antar-pemeluk agama perlu selalu dijaga,” sebutnya.

NU sendiri esok akan menggelar muktamar lima tahunan untuk memilih pucuk pimpinan. Selain Rais Aam, perhelatan ini akan memilih ketua tanfidziah. Sejumlah nama sudah disebut meramaikan bursan pimpinan NU lima tahun ke depan. Untuk posisi Rois Aam, kandidat terkuat adalah KH Mustofa Bisri atau Gus Mus dan KH Hasyim Muzadi. Sementara untuk ketua umum PBNU akan diramaikan oleh persaingan KH Said Agil Siraj, KH Solahuddin Wahid, KH As’ad Said Ali dan Muhammad Adnan.