Di Depan Ridwan Kamil, Organda Beberkan 7 Pelanggaran Taksi Uber

"Taksi uber dalam usahanya mengklaim hanya menjual sistem, pada kenyataannya beroperasi seperti taksi gelap," ujar Bagian Koperasi DPP Organda Herni Herdiani di depan Ridwan Kamil, Selasa (14/7/2015).

Herni menjelaskan, taksi Uber melakukan tujuh pelanggaran. Pertama, taksi Uber tidak memiliki badan hukum, baik PT maupun koperasi yang secara khusus bergerak di bidang transportasi angkutan umum.

Kedua, taksi Uber tidak memiliki izin usaha dan izin operasi angkutan umum taksi. Ketiga, taksi Uber tidak mempergunakan moda angkutan umum taksi sebagaimana spesifikasi khusus taksi yang ditetapkan Pemerintah.

Keempat, taksi Uber tidak tunduk pada ketentuan pentarifan yang ditetapkan Pemerintah. Kelima, taksi Uber tidak memberi jaminan terhadap masyarakat pengguna jasa angkutan, sebagaimana Standar Pelayanan Minumn (SPM) yang ditetapkan undang-undang.

Keenam, taksi Uber telah merusak dan mencederai pola transportasi makro yang ditetapkan Pemerintah. Dan, terakhir, Taksi Uber tidak terdaftar sebagai wajib pajak, tidak memiliki perizinan yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan umum.

"Taksi Uber dikelola dengan menggunakan IT dan dikendalikan oleh orang asing yang tidak jelas keberadaannya, telah merusak industri transportasi umum di Indonesia," tutur Herni.

Dia lantas mendesak Ridwan Kamil untuk menghentikan operasional taksi Uber,  sebab taksi Uber tidak masuk dalam kategori angkutan umum. Ia pun meminta, tindak operator taksi Uber ditindak tegas secara hukum.

Menanggapi pernyataan tersebut, Emil --sapaan akrab Ridwan Kamil, menyatakan menampung semua masukan. Namun ia tidak akan menghentikan begitu saja. Ia baru akan mengambil keputusan setelah dilakukan seminar.

"Begitu banyak pertanyaan pada Taksi Uber dan Gojeg. Karena itu kami akan mengadakan seminar dengan mendatangkan Uber dan Gojeg. Di sana, kami akan mendengarkan semua pihak, termasuk masyarakat," ucap dia.

Waktu seminar belum ditentukan. Emil mengaku masih menunggu kesanggupan Organda yang akan mengkoordinasi pengusaha taksi.