Ridwan Kamil Bertindak, Para Pemalsu Keterangan Miskin Disasar

"SKTM diduga dimanfaatkan oleh orang yang mapan ngaku miskin," kata Emil di Balai Kota Bandung, Selasa (1/6/2015).

Emil meminta Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini melibatkan Brigadir RW. "Polisi sudah bergerak. Para Kapolsek sudah ke sekolah-sekolah untuk tahap satu meminta data pemalsuan," tuturnya.

Setelah ada kabar akan diselidiki oleh polisi, lanjut Emil, tidak kurang dari 1.000 orang pendaftar yang masuk ke SMA dan SMK langsung mengundurkan diri. "Yang sudah ngaku bersalah dan langsung mengundurkan diri kita tidak akan proses," ujar Emil.

Emil memberikan tenggat waktu hingga hari Jumat (2/7/2015) besok. Apabila lewat tanggal tersebut masih ditemukan praktik pemalsuan dokumen keterangan miskin, Dinas Pendidikan Kota Bandung akan menempuh jalur hukum.

"Kalau sampai hari Jumat ini yang mapan mengaku miskin ini tidak mengundurkan diri, maka polisi akan door to door ke setiap rumah. Kalau ditemukan polisi akan proses orangtuanya ke jalur hukum," tegas Emil.

Kepala Polrestabes Bandung, Kombes Angesta Romano Yoyol mengatakan, setelah menerima data-data orang miskin di sekolah-sekolah. Polisi akan segera memerika langsung ke rumah-rumah pengaju SKTM.

"Misalnya di sekolah ada 100 orang, kita cek datangi rumahnya. Dari sekian banyak ada kriteria tidak mampu seperti apa. Kalau ada mobil, rumah permanen, pekerjaan menetap, motor dua, ini bukan tidak mampu, ini pembodohan," tutur dia.

Kapolres menegaskan, siapapun orangnya polisi akan ditindak dengan dasar hukum Pasal 263 KUH Pidana tentang Pemalsuan Dokumen. "Aparat RT RW memberikan pengantar, kita periksa, ada keterlibatan atau tidak? Lurah menerima dan menerbitkan SKTM, kita cari tahu, lurah mengecek atau tidak rumah-rumah ini," kata dia.