OJK Siap Bantu Modal untuk Korban Kebakaran Pasar Kaliangkrik

Anggota DPD RI Parlindungan Purba meyakini bahwa sebagian besar pedagang mengalami kerugian yang tidak sedikit pascakebakaran. Sedangkan mereka masih memiliki kredit modal di bank-bank umum maupun lembaga keuangan lainnya dengan nominal yang cukup besar.

"Saya yakin para pedagang punya kredit di bank perkreditan rakyat (BPR) maupun bank-bank umum untuk modal usaha. Oleh sebab itu kami mengajak OJK agar mereka juga membantu, setidaknya memberikan surat kepada bank-bank agar memberi kemudahan pedagang dalam mengakses permodalan, penundaan pembayaran angsuran dan sebagainya," ujar Parlin saat meninjau pasar Kaliangkrik, Rabu (24/6/2015) siang.

Parlin meminta kepada para pedagang untuk berkumpul dan berkomunikasi dengan OJK yang telah ditunjuk agar masalah permodalan itu secepatnya teratasi. Selain itu, Parlin mengatakan akan mengirim surat dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perdagangan RI agar turut membantu pembiayaan pembangunan pasar Kaliangkrik pascamusibah kebakaran. Termasuk menyejajarkan program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tentang pembangunan pasar serta meminta pemerintah pusat untuk memberikan dana bantuan revitalisasi pasar.

Kendati demikian, pihaknya mendorong pemerintah Kabupaten Magelang untuk segera mengambil langkah kebijakan dalam membantu pedagang agar dapat bangkit membangun perekonomiannya.

"Saya mengapresiasi aparat TNI, Polisi dan masyarakat yang ikut membersihkan pasar. Saya dengar Bapak (Bupati Magelang Zaenal Arifin) sudah memiliki rencana dalam 10 hari ke depan untuk membangun pasar darurat, itu bagus ya," tandas pria asal Medan itu.

OJK siap bantu

Kepala Bagian Pengawasan Bank OJK Regional Jateng-DIY, Azilsyah Noerdin, menyatakan kesediaannya membantu masalah permodalan pedagang korban kebakaran pasar Kaliangkrik Magelang. Hal yang sama juga dilakukan terhadap pedagang korban kebakaran pasar Klewer Solo dan pasar Johar Semarang beberapa waktu lalu.

"Kita akan minta perbankan supaya memberi kemudahan pedagang, seperti menjadwal ulang, memperpanjang jangka waktu pinjaman ataupun penundaan pembayaran pokok dan bunga angsuran. Namun tidak untuk penghapusan kredit karena itu ada aturan tersendiri," ujar Azil.

Azil menegaskan OJK hanya berwenang membantu pedagang yang memiliki pinjaman di bank-bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), dan ansuransi. Sedangkan, pinjaman di lembaga keuangan lain seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan sejenisnya sudah menjadi kewenangan Dinas Koperasi.

"Sejauh ini kita masih akan melakukan pendataan jumlah pedagang yang memiliki pinjaman dan besaran pinjaman," ucap Azil.