Pemerintah Diminta Impor Garam Harus Melalui Satu Pintu

Direktur Utama PT Garam, Usman Perdanakusuma, menjelaskan, regulasi impor garam dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ke depan harus diubah. Impor garam dari pihak swasta harus ditutup dan dikembalikan kepada pemerintah. Tujuannya agar garam impor bisa terkontrol dan tidak beredar ke pasar.

Dijelaskan Usman, impor garam sampai saat ini masih sangat dibutuhkan khusus untuk kualitas premium. Sementara untuk garam konsumsi masih bisa memanfaatkan garam rakyat. Oleh sebab itu, nominal impor garam harus disesuaikan dengan nominal serapan garam rakyat. Garam rakyat harus terlebih dahulu diserap sebelum melakukan impor.

“Patokan kebutuhan garam nasional sudah jelas setiap tahun. Jika garam rakyat semuanya sudah terserap, maka impor garam bisa diketahui kebutuhannya,” ujar Usman, Senin (15/6/2015) melalui telepon selulernya.

Upaya itu, terang Usman, agar anggaran untuk penyerapan garam rakyat sebesar Rp 222 miliar tidak sia-sia. Sebab, jika di pasaran banyak ditemukan garam impor, maka akan terjadi penumpukan garam rakyat yang tidak terserap di luar pembelian garam oleh PT Garam sendiri.

Namun, alangkah lebih baik jika PT Garam dijadikan satu-satunya lembaga yang diberi kepercayaan untuk melakukan impor garam. Jika itu terjadi, maka PT Garam akan menggandeng koperasi petani garam. Dengan demikian, PT Garam bisa menjamin tidak akan ada spekulasi jumlah garam di pasaran.

Usman menegaskan, mulai bulan depan PT Garam akan membeli garam rakyat sesuai dengan harga pokok penjualan (HPP) yakni Rp 750 per kilogram untuk kualitas 1 dan Rp 550 per kilogram untuk kualitas 2. Jika disesuaikan dengan jumlah penyertaan modal negara (PMN) yang diterima PT Garam untuk penyerapan garam rakyat Rp 222 miliar, maka akan ada 400.000 ton garam rakyat yang akan terserap.

“Semangat kita untuk meningkatkan martabat dan ekonomi petani garam yang sebelumnya garam hanya dibeli di bawah HPP,” ungkap Usman.