KPU Desak Polisi Percepat Kasus Pemalsuan Dokumen KPUD Mimika

Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy mengatakan, kasus pemalsuan dokumen yang mendasari penundaan pelantikan anggota DPRD oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, sudah dilaporkan ke Polda Papua, Februari lalu.

Dari laporan tersebut, Polda Papua sempat mengancam akan mempidanakan Eltinus Omaleng, namun akhirnya menetapkan Sekretaris KPUD Mimika, Bernardinus Songbes sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen.

"Seharusnya Polda Papua secepatnya memeriksa tersangka sehingga kita dapat mengetahui siapa yang menghambat proses pelantikan anggota DPRD Mimika. Ini penting agar caleg mendapat kepastian hukum," kata Adam yang dihubungi Kompas.com melalui telepon selulernya, Selasa (19/5/2015).

Mengenai polemik pelantikan anggota DPRD Mimika, Adam mengaku sudah berkonsultasi dengan KPU RI dan menunggu rekomendasi keputusan. "Kami masih menunggu rekomendasi dari KPU RI terkait polemik pelantikan anggota DPRD Mimika," ujar Adam.

Terkait tarik ulur dari empat Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan KPUD Mimika, menurut Adam sudah ditetapkan KPU Papua pada Mei 2014 lalu.

Menurut dia, hasil penetapan calon legislatif terpilih sudah ditetapkan KPU, tidak bisa diganggu gugat lagi karena sudah melalui gugatan Mahkamah Konstitusi dan Badan Pengawas Pemilu.

"Untuk pelantikan, hanya menunggu rekomendasi dari Bupati yang meneruskan keputusan KPU ke Gubernur. Selanjutnya Gubernur akan menerbitkan SK Peresmian," ungkap Adam.

Akibat polemik pelantikan anggota DPRD Mimika, Februari lalu sejumlah calon legislatif melakukan unjuk rasa yang melumpuhkan aktivitas di Kantor Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Terakhir sepekan lalu, massa pengunjuk rasa sempat memblokade jalan menuju Bandara Mozes Kilangin Timika.