KPK dan Empat Gubernur di Jawa Bahas Penyelematan SDA Laut Pantura

SEMARANG, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah indikasi terkait rendahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB) dari sektor kelautan. Berdasarkan kajian KPK, PNBP dari sektor kelautan hanya menyumbang sekitar 0,3 persen per tahun.

Atas hal itu, KPK bersama empat Pemerintah Provinsi akan menggelar konsolidasi terkait gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam di Kantor Gubenur Jawa Tengah, di Kota Semarang, Selasa (19/5/2015). Empat provinsi yang digandeng untuk penyelamatan sektor laut di Pantai Utara Pulau Jawa itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Kontribusi PNBP dari sektor perikanan, dalam kurun lima tahun terakhir hanya sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional. Nilai produksi perikanan laut di 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun,” kata Pimpinan sementara KPK Johan Budi SP dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (18/5/2015) malam.

KPK, menurut Johan, melihat fakta bahwa penerimaan dari kelautan tidak sebesar dari nilai produksi ikan. Pada rentang tiga tahun misalnya, 2011-2013, PNBP paling tinggi hanya Rp 229 miliar, serta paling rendah tahun 2011 sebesar Rp 183 miliar.

Minimnya penerimaan negara itu berbanding terbalik dengan data pemilik kapal yang bekerja di sektor kelautan. Menurut Johan, pemilik kapal yang telah memperoleh izin mencapai 1.836 untuk kapal yang berukuran di bawah 30 gross ton.

“Tapi hanya 1.204 yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebanyak 632 pemilik kapal, belum teridentifikasi NPWP-nya,” ucap Johan.

KPK juga menemukan temuan yang mengkhawatirkan, terutama pada data dalam dokumen kapal. Dalam temuan itu, hampir semula data dokumen kapal perikanan tidak sesuai dengan data hasil verifikasi yang dilakukan di lapangan, baik ukuran panjang, lebar dan dalam kapal, jenis, nomor dan kekuatan mesin.

Untuk itu, pihak KPK bersama dengan empat pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi, terutama dalam rencana aksi yang sudah disepakati bersama tentang penyelamatan SDA Indonesia di sektor kelautan. Empat fokus yang akan dibicarakan melingkupi penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak, dan pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Selain dalam bidang kelautan, KPK juga akan menggelar yang sama dalam bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan pada hari selanjutnya. Kegiatan akan dipusatkan di Kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang, yang akan dihadiri pimpinan 18 kementerian/lembaga, gubernur, bupati dan wali kota dari empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.