Ibu Stroke, Anak Lumpuh dan Sakit Jiwa, Jaminan Kesehatan di Mana?

Semua kegiatan janda dua anak itu dilakukan di dipan yang dijadikannya tempat tidur, mulai dari makan, minum, mandi, sampai buang air besar atau kecil.

Setiap hari, Subaidah dirawat oleh anak sulungnya, Sumuhurti (42), yang mempunyai cacat kaki sejak lahir. Kalau berjalan, Sumuhurti menggunakan tongkat kayu. Sementara itu, anak lelaki Subaidah, Eko Yulianto (37), jarang pulang ke rumah karena mengalami gangguan jiwa.

“Kalau berak atau kencing, saya yang membersihkan. Sementara adik saya jarang pulang ke rumah,” kata Sumuhurti, Kamis (16/4/2015).

Sumuhurti bersama ibu dan adiknya tinggal di rumah berukuran 5x8 meter yang berlantai tanah bertembok batu bata dan tidak dilepo milik orang Kalimantan. Mereka hanya disuruh menempati tanpa dibebani uang sewa.

“Dulu emak mempunyai sawah dan rumah. Tapi semuanya habis terjual untuk mengobati penyakitnya. Setelah harta kami habis, emak hanya berada di rumah,” tambahnya.

Sumuhurti mengaku, kalau dulu dia mempunyai suami. Namun, lelaki yang dicintainya itu telah menceraikannya 15 tahun lalu. Suami Sumuhurti menceraikannya karena tidak mau menanggung beban kebutuhan keluarganya.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sumuharti bekerja sebagai buruh tani atau kadang mencari sisa padi setelah dipanen oleh yang punya.

“Kalau ke sawah, saya naik sepeda ontel,” ungkapnya.

Namun, dalam kondisi yang terbatas, keluarga Subaidah mengaku belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah, mulai dari jaminan kesehatan masyarakat untuk orang miskin atau bantuan uang orang miskin dari pemerintah pusat, seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

“Kami tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah itu. Saya tidak tahu, kenapa. Padahal kami sangat membutuhkan,” ujarnya.

Pemerhati kemiskinan dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kabupaten Kendal, Ahmad Misrin, mengatakan masih banyak orang miskin di Kabupaten Kendal yang belum mendapat bantuan dari pemerintah. Misrin meminta pemerintah agar kembali mendata masyarakat miskin, terutama di Kendal.

“Ini menandakan bahwa bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin tidak tepat sasaran. Pemerintah harus mendata ulang,” kata Misrin.

Dia berharap, Subaidah dan kedua anaknya segera diperhatikan oleh pemerintah daerah.

"Mereka adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Mereka harus diperhatikan,” tegasnya.