Pemerintah Bangun 10.000 Rusunawa bagi Buruh di 14 Provinsi

Menteri Ketenakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, biaya pembangunan 10.000 unit rusunawa ini diambil dari APBN melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat sebanyak 7.600 unit dan BPJS ketenagakerjaan sebanyak 2.400 unit.

"Rencananya groundbreaking akan dilakukan Presiden Jokowi pada 30 April mendatang di Ungaran," kata Menaker Hanif di sela meninjau lokasi pembangunan rusunawa di Kelurahan Gedanganak, Ungaran, Selasa (14/4/2015).

Menurut Menaker, pembangunan 10.000 unit pusunawa pekerja ini merupakan bagian dari program pembangunan "Sejuta Rumah" yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keempat belas provinsi yang menjadi lokasi pembangunan rusunawa pekerja adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua.

"Secara keseluruhan ada 14 provinsi yang lokasi atau lahan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta clean dan clear yang dinyatakan siap untuk pembangunan 10 ribu rusunawa. Lokasinya diutamakan berada di sekitar kawasan-kawasan industri," jelasnya.

Hanif menambahkan, pembangunan program sejuta perumahan, termasuk di dalamnya 10.000 rusunawa bagi pekerja, ini dilakukan untuk menekan biaya pengeluaran masyarakat,  termasuk kelompok pekerja atau buruh yang memang membutuhkan.            

“Dengan menekan biaya sewa rumah ini, maka diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran pekerja untuk biaya rumah dan transportasi pekerja. Kita harapkan peningkatan kesejahteraan buruh bisa terwujud,” kata Hanif.