1.280 Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak Bikin Sibuk BPPPA Kepri

Sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan tadi, pemerintah setempat lalu membentuk satuan tugas dari beberapa instansi. Dengan adanya Satgas tersebut, tenaga kerja bermasalah dapat langsung diambil oleh pemerintah daerah tempat mereka tinggal.

“Karena daerah kami berbatasan dengan Negara Malaysia, maka daerah kami yang dijadikan tempat persinggahan,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Pemerintah Daerah Kepulauan Riau, Puji Astuti, di Kendal, Selasa (7/4/2015).

Puji dan rombongannya datang ke Kendal untuk melakukan kunjungan kerja. Dia mengatakan, persoalan ketenagakerjaan antarnegara tersebut didominasi kasus perdagangan perempuan dan anak.

Mulai tahun 2008 hingga 2015, kasus perdagangan perempuan dan anak yang ditangani BPPPA Kepulauan Riau mencapai angka 1.280 kasus. Mereka kebanyakan adalah tenaga kerja Indonesia dari Malaysia, yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Puji menyebutkan, Jawa Barat menduduki urutan pertama, diikuti oleh Jawa Timur dan kemudian Jawa Tengah. “Kalau warga kepulauan Riau yang terkena kasus perdagangan perempuan dan anak, jumlahnya tidak lebih dari dua persen,” ujar dia.