Polisi Bantah Ada Perbudakan ABK Thailand di Maluku

Kapolres Kepulauan Aru, AKBP AKBP Harold Hu-wae, menegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar.

“Itu informasi bohong. Tidak ada perbudakan ABK Thailand di Benjina,” kata Harold saat dihubungi dari Ambon, Senin (30/3/2015).

Dia mengungkapkan, Menteri Perikanan dan Kelautan telah memberlakukan moratorium untuk semua kapal asing. Jadi, menurut dia, infomasi adanya perbudakan ABK asing patut dipertanyakan.

“Kita cek langsung ke sana (Benjina) dan tidak ada itu karena sejak moratorium diberlakukan tidak ada aktivitas oleh ABK asing, mereka hanya beristirahat di darat,” ungkapnya.

Dia juga membantah informasi yang menyebutkan bahwa sejumlah WN Thailand telah tewas dan dikuburkan di Benjina. Menurut dia, informasi tersebut hanya akan mencederai nama baik pemerintah Indonesia.

“Itu bohong semua. Kami sudah laporkan ke Polda Maluku soal itu,” ujarnya.

Menurut dia, memang ada sejumlah ABK asal Thailand yang ditahan di ruang penahanan khusus di kawasan pelabuhan di Benjina. Namun, penahanan itu tidak berkaitan dengan praktik perbudakan, melainkan karena ABK Thailand terlibat kasus kejahatan seperti berkelahi dan pencurian.

“Itu pun mereka ditahan setelah dilaporkan kapten kapal mereka. Jadi mereka diamankan security itu terkait kasus kejahatan bukan perbudakan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, terkait informasi itu, pemerintah Thailand langsung mengirim delegasi ke Maluku. Delegasi yang dipimpin Kepala Kedutaan Thailand dan Wakil Kepala Kepolisian Thailand itu untuk menginvestigasi adanya dugaan perdagangan manusia di Benjina. Delegasi sendiri berencana akan mengunjungi Benjina untuk memulangkan seluruh warga Thailand yang ada di wilayah tersebut.