Lembaga Masyarakat Adat Kamoro Tolak Pembangunan Smelter

Sehari sebelumnya, ratusan warga ini menggelar upacara adat sasi di wilayah Poumako, Distrik Mimika Timur yang rencananya menjadi lokasi pembangunan smelter. Dalam orasinya, perwakilan Lemasko, Marianus Maknaipeku mengatakan sebagai perwakilan suku Kamoro yang mendiami pesisir Mimika, Lemasko menolak keras pembangunan smelter dan industri ikutan lainnya.

Menurut Marianus, pembangunan smelter tidak akan memberi dampak positif bagi kehidupan warga suku Kamoro, sama halnya dengan keberadaan tambang Freeport di Kabupaten Mimika.

"Kehadiran Freeport hanya memberikan limbah di tanah Kamoro. Cukup itu, tak ada lagi pembangunan industri yang akan menyusahkan kami," kata mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika itu.

Terkait penolakan warga ini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Bangun S Manurung mengatakan pemerintah Kabupaten Mimika harus mampu meyakinkan rakyat pemilik tanah ulayat yang tanahnya akan digunakan untuk membangun smelter.

Bangun juga berharap agar tokoh adat suku Kamoro bisa memahami arti penting kehadiran smelter yang bisa memicu industri ikutan lainnya untuk percepatan pembangunan di Papua.

"Cukup aneh kalau masyarakat adat setempat menolak pembangunan smelter, sementara DPR Papua, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan Majelis Rakyat Papua selaku representasi adat, justru mendorong pembangunan smelter di Papua," ujar Bangun.