Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/03/2015, 13:34 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis


MALANG, KOMPAS.com - Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa daerah di Jawa Timur, penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dinilai rawan dilakukan oleh calon incumbent yang akan kembali maju menjadi calon bupati.

Indikasi dugaan penyelewengan tersebut mulai ditemukan di Kabupaten Malang yang akan melaksanakan Pilkada. Indikasi penyelewengan itu banyak ditemukan oleh Malang Corruption Wacth (MCW).

Dari hasil investigasi MCW, dana hibah itu banyak digelontorkan oleh calon incumbent kepada beberapa kelompok sosial dan keagamaan yang ada di Kabupaten Malang.

"Temuan MCW, dana hibah dan bansos banyak dikucurkan ke beberapa kelompok keagamaan, kelompok sosial masyarakat, yang angkanya hingga Rp 1 miliar lebih," ujar Kepala Divisi Korupsi Politik MCW, M Taher Bugis, saat release di Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (19/3/2015).

Menurut Taher, menjelang Pilkada Kabupaten Malang yang akan dilaksanakan pada Desember 2015, para calon, terutama calon incumbent, pasti membutuhkan modal besar. Oleh karena itu, dana hibah dan bansos menjadi salah satu modal meraih kepentingan calon.

Seharusnya, dana hibah dan bansos itu, adalah dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan dijadikan sebagai lahan subur para politisi dan partai politik.

"Dugaan penyelewengan dana itu mulai saat ini sudah mulai terjadi. masyarakat sudah banyak yang melapor ke MCW," katanya.

Adapun pengunaan dan hibah dan bansos harus berdasarkan pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

"Namun secara spesifik, baru diatur dengan Permedagri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Jelang Pilkada Kabupaten Malang, dana hibah dan bansos terjadi kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2014 hanya 67 miliar lebih, sedangkan pada tahun 2015 ini, dana hibah dan bansos naik menjadi Rp 101 miliar," katanya.

Prakitik yang terjadi di Kabupaten Malang, pihak calon dari incumbent, dengan kebijakan yang dimilikinya, mendorong pihak dinas untuk menggelar acara di beberapa desa dan kecamatan.

"Bahkan, ada indikasi beberapa Karang Taruna yang sejak dulu tidak ada kegiatan, kini mulai ada kegiatan yang memang disuruh dan jelas menggunakan dana hibah dan bansos. Kita terus investigasi hal itu," katanya.

MCW menduga, ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan dana hibah dan bansos dengan menggunakan beberapa modus. Misalnya, program atau kegiatan yang tidak jelas dan berkelanjutan. Padahal penggunaan dana hibah dan bansos seharusnya didasarkan pada asas efektif dan efisen.

Lebih dari itu, untuk menekan dan tidak mengulang kegiatan dan sasaran yang sama, belanja hibah dan bansos seharunya didesain untuk mendanai program yang berkelanjutan.

"Nyatanya, bentuk program belanja hibah dan bansos tidak didesain efektif, efisien dan berkelanjutan," tegas Taher.

Dana hibah dan bansos digunakan untuk membangun popularitas pribadi dan kampanye terselubung. Modus ini secara administrasi bisa saja tidak menyalahi aturan. Namun, akan menimbulkan suatu kebiasaan di mata penerima dan masyarakat umum lainnya.

"Modus ini disertai dengan penggunaan atribut simbol-simbol yang dapat meningkatkan popularitas," katanya.

Melihat kondisi demikian, MCW mendesak kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit dan melakukan investigatif terhadap penggunaan dana hibah dan bansos, sehingga potensi penyelewengan penggunaan dana tersebut tidak terjadi jelang Pilkada.

"Kepala daerah harus memperhatikan transparansi dana akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah dan bansos itu. Dana hibah dan bansos di tahun 2015 sebaiknya dimoratoriumkan dan digunakan pada tahun 2016," katanya.

Untuk antisipasi penyelewengan, MCW sudah membuka pos pengaduan masyarakat. jika ada penyelewengan, masyarakat diharapkan untuk melapor ke pos pengaduan yang dibuka oleh MCW.

"Jika dana itu tetap mau dikucurkan, sebaiknya dialokasikan untuk kemiskinan, kesehatan dan pendidikan," harapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Kisah Pengojek Indonesia dan Malaysia di Tapal Batas, Berbagi Rezeki di 'Rumah' yang Sama...

Kisah Pengojek Indonesia dan Malaysia di Tapal Batas, Berbagi Rezeki di "Rumah" yang Sama...

Regional
Menara Pengintai Khas Dayak Bidayuh Jadi Daya Tarik PLBN Jagoi Babang

Menara Pengintai Khas Dayak Bidayuh Jadi Daya Tarik PLBN Jagoi Babang

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com