Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaji di Bawah UMK, Belasan Kades di Lombok Tengah Mengadu ke Gubernur

Kompas.com - 05/03/2015, 20:54 WIB
Kontributor Mataram, Karnia Septia

Penulis

MATARAM, KOMPAS.com - Belasan kepala desa di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendatangi kantor gubernur NTB menanyakan soal gaji kepala desa tahun 2015 yang besarannya di bawah upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Kepala Desa Kopang Rembiga Agus Agrianto menjelaskan, ia mendatangi kantor gubernur bersama beberapa desa seperti Batu Kliang, Batu Kliang Utara, Kopang, Janapria dan beberapa desa lainnya di wilayah selatan. Ia mengatakan, kedatangan belasan kepala desa ini bertujuan untuk berkonsultasi pada Gubernur NTB terkait UU tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur masalah gaji kepala desa dan perangkat desa.

"Kami merasakan ketidakmampuan pemda memberikan penghasilan sesuai UMK. Setelah dibahas di APBDes, penghasilan kepala desa yang akan diterima bervariasi antara Rp 600.000 - Rp700.000 di bawah UMK, ini kami anggap tidak manusiawi," kata Agus, Kamis (5/4/2015).

Menurut Agus, dalam aturan bupati disebutkan bahwa gaji kepala desa maksimal Rp 2 juta. Sementara tahun 2014 lalu, kepala desa di Lombok Tengah menerima penghasilan sebesar Rp 1,9 juta ditambah dengan operasional desa. Di satu sisi, penghasilan kepala desa di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat yang mereka terima rata-rata Rp 2,5 juta.

"Bukan menuntut kenaikan gaji, gaji kita Rp 1,9 juta ini turun, kenapa harus turun? Sementara peraturan bupati maksimal Rp 2 juta, sekarang menjadi Rp 600.000 - Rp 700.000 yang akan kita terima, " kata Agus.

Agus mengatakan, upaya kades mendatangi kantor gubernur dilakukan setelah pihaknya beberapa kali mencoba meminta kejelasan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan menyampaikan aspirasinya ke DPRD Lombok Tengah. Namun, hingga saat ini, belum ada jawaban.

Kedatangan kepala desa ini diterima oleh Asisten I Pemerintah Provinsi NTB Abdul Hakim. Menurut Abdul, pihaknya memberikan dua opsi kepada kepala desa untuk melaksanakan dulu aturan yang sudah ada dan mengajukan kekurangannya dalam APBD perubahan.

Menurut Abdul, Gubernur melalui kepala biro keuangan sudah mengingatkan bahwa menyesuaikan anggaran desa dilakukan sesuai undang-undang. Apabila anggaran perubahan tidak muncul, maka provinsi akan mengambil kewenangan itu.

"Sekarang kan tidak mungkin mengubah dan mendahului sidang perubahan anggaran daerah. Insya Allah itu ada solusi. Tentu perubahan itu berdasarkan pertimbangan kemampuan daerah," kata Abbdul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com