Tagih Pajak Perorangan, Aher Usul Ajak TNI dan Polri

Menurut pria yang akrab disapa Aher ini, baru setengah dari lebih empat juta wajib pajak perorangan di Jawa Barat yang memiliki kesadaran untuk membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

"Kita minta kepada Kantor pajak Kanwil 1 atau Kanwil 2 untuk lebih intensif lagi melakukan koordinasi dengan Pemda dengan aparat lain juga," kata Aher seusai menghadiri Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh 0P di Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (2/3/2015).

Aher menambahkan, pendapatan dari pajak di Jawa Barat pada tahun 2015 ini tercatat mencapai Rp 71,88 triliun dari sekitar dua juta jiwa. Jika saja 100 persen wajib pajak di Jawa Barat membayar kewajibannya, maka angka pendapatan dari sektor pajak bisa dua kali lipat.

Untuk mengejar tunggakan para wajib pajak yang bandel, Aher mengusulkan kepada Kakanwil DJP Jawa Barat 1 dan 2 untuk bekerjasama dengan TNI dalam hal penagihan.

"Usul kepada Kakanwil 1 atau 2 agar kerjasama dengan TNI dan Polri, nanti masuk dalam operasi militer selain perang," tuturnya.

Penggunaan kata 'Operasi Militer' memang terdengar menyeramkan. Namun, Aher menggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa saja. Selain itu, Aher juga menolak penggunaan kata debt collector dalam penagihan pajak menggunakan alat negara.

"Menakutkan namanya saja. Maksudnya minta bantuan dengan TNI untuk nagih orang per orang. Bukan debt collector, seperti petugas pajak yang diperluas," tuturnya.

Penggunaan tenaga TNI dalam menagih, kata dia, sebenarnya dimaksudkan juga untuk membantu petugas penagih pajak yang jumlahnya tidak ideal untuk menagih tunggakan pajak di Jawa Barat.

"Daerah seluas Jawa Barat tidak sebanding dengan aparat pajak yang ada," tandasnya.