Harga Barang di Wamena Melambung Lantaran Ada Blokade Jalan

JAYAPURA, KOMPAS.com – Harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya kian melonjak, menyusul blokade jalan trans Wamena – Karubaga yang dilakukan oleh sekelompok massa salah seorang calon anggota legislatif di Puncak Mega, Kabupaten Tolikara sejak beberapa hari lalu.

Blokade jalan oleh massa pendukung Mesak Kogoya, karena kader Partai Golkar tersebut gagal menduduki kursi anggota DPRD Tolikara. Mereka menuding, penyebab kegagalan tersebut akibat raibnya suara Mesak dari Distrik Minage dan Distrik Panaga yang diklaim diperoleh 100 persen.

Blokade jalan trans Wamena - Karubaga oleh massa Mesak merupakan aksi kedua, setelah sebelumnya pada Kamis (5/2/2015) lalu massa memblokade jalan di Distik Minage, Distrik Poga dan Puncak Mega. Aksi blokade jalan ini berakhir pada hari Minggu (8/2/2015), setelah Kapolres Tolikara, AKBP Suroso mendatangi massa dan sempat berdialog dengan Mesak.

Dalam kesepakatannya, Mesak akan dipertemukan dengan Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, dan Ketua KPUD Tolikara, Hosea Genongga. Karena pertemuan yang dijanjikan tak kunjung terlaksana, akhirnya Mesak kembali melakukan blokade jalan di Puncak Mega, sejak Kamis (12/2/2015) lalu.

HARGA BARANG MELONJAK

Dinius Wanimbo, pegawai negeri asal Kabupaten Tolikara mengatakan aksi blokade jalan tersebut telah menyusahkan orang banyak, karena jalan yang ditutup satu-satunya jalur darat menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Barang-barang kebutuhan pokok untuk penduduk di wilayah pegunungan tengah Papua dipasok dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Karena blokade jalan, harga bensin yang semula Rp 20.000 naik menjadi Rp 25.000 di Karubaga,” ungkap Dinius yang ditemui di Jayapura, Senin (16/2/2014).

Dinius mengaku untuk keperluan dinas ke Kantor Provinsi Papua di Jayapura, ia terpaksa mengeluarkan dana lebih menggunakan pesawat terbang dari Karubaga menuju Wamena dan selanjutnya ke Jayapura. Menurut Dinius, Mesak sebagai politisi senior partai Golkar di Tolikara seharusnya tidak melakukan aksi blokade jalan, karena tindakan itu menjadi contoh buruk bagi warga Tolikara.

“Mesak sudah dua periode duduk sebagai anggota DPRD Tolikara. Seharusnya dia sebagai politisi senior bisa memberi contoh dengan menyelesaikan masalah melalui jalur yang sudah ada,” jelas Dinius.

Hal senada juga diungkapkan Bairen Wanimbo, tokoh masyarakat Tolikara yang kebetulan berada di Jayapura. Menurut Bairen, aparat harus mengambil tindakan tegas terhadap aksi blokade jalan karena sudah merugikan banyak orang.

“Saya khawatir kalau aksi ini berlarut, akan terjadi konflik horisontal karena harga kebutuhan pokok terus meningkat dan semua warga terkena imbasnya,” jelas Bairen.

Informasi yang dihimpun Kompas.com di Tolikara, dalam pemilihan legislatif lalu, Mesak Kogoya memperoleh suara sebanyak 3600-an dan berada dalam satu daerah pemilihan dengan Ketua Partai Golkar Tolikara, Demus Kogoya yang memperoleh suara 5000-an.

“Suara yang diklaim raib oleh Mesak, dipakai untuk menambahkan suara ketua Golkar untuk mencapai kuota satu kursi. Sementara sisa suara Mesak, sebanyak 2665 suara kalah bersaing dengan politisi PPP,” menurut sumber Kompas.com yang enggan menyebutkan identitasnya.

KAPOLDA PAPUA DESAK BUPATI TOLIKARA BERSIKAP PRO-AKTIF

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Yotje Mende mendesak Bupati Tolikara, Usman Wanimbo untuk proaktif membantu menyelesaikan permasalahan blokade jalan tersebut.

“Bupati Tolikara tak boleh lepas tangan dan hanya berharap kepolisian untuk menyelesaikan permasalah di daerah. Saya ingatkan, dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2013, tentang penanganan konflik sosial, menjadi tanggungjawab Bupati,” jelas Mende kepada wartawan di Jayapura, Senin (16/2/2015).

Menurut Yotje, masyarakat Distrik Pugo dan Kubu yang mengaku sudah memberikan suaranya kepada Mesak Kogoya, namun suara itu hilang sehingga mereka melakukan blokade jalan. Karena kasus ini berpotensi menimbulkan konflik, Yotje mengaku meminta kepada Gubernur Papua untuk menunda pelantikan anggota DPRD Tolikara.

“Saya sudah berbicara melalui telepon dengan Gubernur meminta penundaan pelantikan anggota DPRD Tolikara. Kalaupun dilantik, anggota DPRD dari wilayah yang bersengketa ditunda dulu, menunggu penyelesaian,” ungkap Yotje.

Di Provinsi Papua masih ada sejumlah kabupaten yang belum menggelar pelantikan anggota DPRD terpilih dari pemilihan legislatif April tahun lalu. Terkatung-katungnya pelantikan anggota DPRD diduga akibat tarik menarik kepentingan antara Kepala Daerah dengan partai politik.