Jokowi Diminta Tinjau Ulang Izin Enam Perusahaan di Sekitar Danau Toba

Seruan disampaikan lebih dari 200 warga Sumatera Utara, terdiri dari petani, masyarakat adat, mahasiswa, seniman, akademisi, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Sumut, Senin (26/1/2015).

Demonstrasi diisi dengan orasi, baca puisi, manortor (menari tortor), dan atraksi seni, memunculkan ungkapan hati warga bahwa industri di kawasan Danau Toba telah memberi dampak negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat, perekonomian, sosial budaya, dan terutama kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba.

Warga yang tergabung dalam ”Jalin d Toba” itu juga meminta Presiden Jokowi untuk blusukan keliling Danau Toba agar mengetahui kondisi sesungguhnya danau vulkanik terbesar di dunia itu.

Suryati Simanjuntak dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), satu dari 29 elemen warga yang tergabung dalam ”Jalin d Toba”, menuturkan, PT Toba Pulp Lestari, misalnya, mengantongi izin hak pengusahaan hutan/hutan tanaman industri dengan konsesi 188.055 hektar dari Kementerian Kehutanan bernomor 58/MENHUT-II/2011. Dengan izin itu, perusahaan leluasa membabat hutan tanpa memperhitungkan kerusakan alam.

Hutan yang merupakan hutan alam menjadi monokultur karena ditanami ekaliptus. Berbagai jenis pohon bahkan tanaman endemik seperti kemenyan rusak dan terancam punah.

Warga ditemui Komisi D DPRD Sumut. Dewan menyatakan mendukung langkah warga dan meminta dukungan warga untuk memperjuangkan ke pemerintah pusat.

DPRD lalu mengirimkan seruan dan tuntutan warga ke DPR RI dan Istana Negara melalui faksimile. Dalam kesempatan itu, warga juga membawakan para wakil rakyat bingkisan berupa piza rasa andaliman, bumbu khas Batak. (WSI)