Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syafii Maarif: Kali Ini Presiden Jokowi Benar

Kompas.com - 26/01/2015, 17:07 WIB
Kontributor Yogyakarta, Gandang Sajarwo

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — "Kali ini Presiden Jokowi benar", itulah jawaban Prof Dr H Ahmad Syafii Maarif ketika dikonfirmasi langkah Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk penyelesaian konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

"Meski hingga saat ini saya belum menerima SK-nya, tapi saya setuju dengan langkah Presiden membentuk tim independen yang terdiri dari tujuh orang tokoh. Mereka orang-orang yang memiliki integritas," lanjut Ahmad Syafii seusai mengikuti aksi damai guna mendukung KPK di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (26/1/2015). [Baca juga: Ini Tujuan Jokowi Bentuk Tim Independen Sikapi Kisruh KPK-Polri]

Syafii melanjutkan, Presiden seharusnya bersikap tegas. Polemik harus segera diakhiri. Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Polri adalah dua lembaga penegak hukum yang harus diselamatkan. Jangan sampai koruptor yang menang. [Baca juga: "Pernyataan Jokowi Tidak Lebih Tegas dari Seorang Ketua RT"]

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu pun setuju dirinya dimasukkan sebagai anggota tim.

"Saya bersedia asalkan benar-benar independen sehingga saya bisa mengatakan yang benar itu benar dan yang busuk itu busuk. Saya juga mau asal tim ini jangan dikekang, jangan diarah-arahkan," katanya. [Baca juga: Jokowi Bentuk Tim Atasi Kisruh KPK-Polri]

Persoalan yang timbul antara KPK dan Polri saat ini, menurut Syafii, merupakan cerminan partai politik yang belum dewasa.

"Partai politik harus segera siuman betul. Presiden harus benar-benar mencermati permasalahannya. Ketegasan perlu dan Presiden pun harus melakukan gerak cepat," lanjut Syafii.

Sementara itu, Ketua Umum PP (Pimpinan Pusat) Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini mendesak agar Presiden Jokowi berani mengambil langkah tegas dalam pemberantasan korupsi.

“Presiden tak boleh berkompromi atas nama apa pun dan terhadap siapa pun yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Cabut kembali pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com