Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya, Gubernur Jawa Barat Tetapkan Revisi UMK 2015

Kompas.com - 27/12/2014, 09:38 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com - Revisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat 2015 telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Kisarannya dari Rp 1,7 juta hingga Rp 2,9 juta.

Penetapan revisi UMK Jabar 2015 ini berdasarkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1746-Bangsos/2014 tanggal 24 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat  Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota  di Jawa Barat tahun 2015 yang diberlakukan per 1 Januari 2015.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko menjelaskan interval prosentase revisi atau kenaikan UMK Tahun 2015, yakni, sebesar 1 persen sampai dengan 4,64 persen dengan kenaikan terendah 1 persen yang meliputi Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Depok. Sementara kenaikan tertinggi sebesar 4,64 persen yaitu Kota Sukabumi.

"Rata-rata kenaikan atau koreksi di Jawa Barat sebesar 2,02 persen," kata Hening melalui siaran persnya, Sabtu, (27/12/2014).

Hening mengatakan, setelah melalui tahapan koreksi, UMK tertinggi di Jawa Barat 2015, yakni, Kabupaten Karawang, yakni, sebesar Rp. 2.987.000 dan UMK terendah di Jabar adalah Kabupaten Ciamis, yakni, sebesar  Rp. 1.177.000.

Sementara untuk capaian UMK terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tertinggi adalah Kabupaten Purwakarta (134,28 persen), sedangkan terrendah adalah Kabupaten Pangandaran (92,71 persen). "Rata-rata 111,30 persen," katanya.

Kemudian, untuk prosentase kenaikan UMK di Jabar pada rentang waktu 2014 – 2015, tertinggi adalah Kabupaten Majalengka sebesar 26,40 persen. Sedangkan terendah adalah Kabupaten Cianjur sebesar 9,87 persen. "Rata-rata prosentase dari 2014-2015 adalah 18,51 persen," katanya.

Hening mengatakan, dasar koreksi upah minimum kabupaten kota tahun 2015 adalah Hasil Focus Group Discussion (FGD) di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, yang dihadiri oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jawa Barat, dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Desember 2014. Selain itu, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, tanggal 16 dan 17 Desember 2014 mengenai Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak terhadap Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Jawa Barat.

"Berikutnya adalah rekomendasi dari kepala daerah, yaitu Rekomendasi Wali Kota Sukabumi Nomor 560/1510/Depeko, tanggal 19 November 2014, Hal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Sukabumi Tahun 2015 dan Rekomendasi Wali Kota Depok Nomor 560/1294/Nakersos/XI/2014, tanggal 27 November 2014, Hal Revisi Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Depok Tahun 2015,” paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com