Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Lumpur Lapindo Tuntut Jaminan

Kompas.com - 20/12/2014, 21:25 WIB
SIDOARJO, KOMPAS.com — Konflik antara korban lumpur Lapindo dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo di Jawa Timur, Jumat (19/12/2014), kembali terjadi. Warga menolak pembongkaran blokade di kolam penampungan di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Warga menuntut ada jaminan pembayaran ganti rugi yang berkekuatan hukum, bukan pernyataan lisan.

Puluhan warga korban lumpur dari Desa Siring, Jatirejo, dan Renokenongo di Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, langsung berdatangan ke tanggul titik 42 saat sejumlah pekerja dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) membongkar sesek bambu untuk memblokade akses menuju kolam. Mereka menolak rencana BPLS melakukan pekerjaan menanggulangi volume lumpur yang kian mendekati permukaan tanggul.

Warga bersikeras menuntut pelunasan pembayaran ganti rugi yang tertunggak selama hampir sembilan tahun. ”Kami berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang mengabulkan permohonan warga korban lumpur. Kami juga mendengar, dana pembayaran ganti rugi diusulkan dalam APBN Perubahan 2015. Namun, kami lebih senang jika ada keputusan tertulis,” ujar Sudibyo, korban dari Desa Renokenongo.

Warga mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan peraturan presiden yang baru sebagai payung hukum terhadap pembayaran ganti rugi bagi warga di dalam peta area terdampak. Mereka sangat berharap bisa segera lepas dari penderitaan dan memiliki tempat tinggal baru.

”Semoga bisa segera cair sebab kami sudah menunggu selama bertahun-tahun. Seperti sekarang, kami harus tinggal di pengungsian karena rumah terendam banjir lumpur,” ujar Sulastri (37), warga Desa Gempolsari.

Djuwito, koordinator korban lumpur yang selama ini melakukan perlawanan dan penghadangan di atas tanggul, menyatakan akan mengizinkan BPLS bekerja menanggulangi lumpur agar tak meluber asalkan pemerintah mengeluarkan peraturan presiden baru terkait pelunasan pembayaran ganti rugi.

Pemerintah memutuskan menalangi sisa ganti rugi senilai Rp 781 miliar kepada korban lumpur Lapindo. Penalangan dilakukan dengan cara membeli lahan terdampak milik warga setelah PT Lapindo Brantas tidak sanggup membayarnya (Kompas 19/12). Lapindo memiliki waktu empat tahun untuk membayar utang kepada pemerintah dan asetnya akan disita jika tidak melunasi.

Dwinanto Hesti Prasetyo dari Humas BPLS mengatakan, titik 42 sangat penting untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong sehingga mengurangi volume di kolam penampungan. BPLS juga berupaya memperbaiki tanggul 73B yang dua kali jebol. Jebolan selebar 4-5 meter itu akan ditutup dengan mengerahkan alat berat untuk membangun tanggul.

Jebolan itu berada di tengah kolam sehingga BPLS harus mengerahkan ponton atau kapal apung untuk membawa alat berat mencapai tanggul yang jebol. BPLS juga melanjutkan pembangunan tanggul baru di Desa Kedungbendo untuk mengantisipasi jika tanggul di desa itu kembali jebol karena volume lumpur sudah rata dengan permukaan tanggul. Tanggul 68 di Desa Gempolsari juga rawan jebol lagi. Jebolan tanggul 73B yang belum ditutup membuat lumpur mengaliri permukiman warga di Desa Gempolsari dan Kalitengah.

Berikan keadilan

Di Jakarta, Jumat, Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyatakan, pembayaran sisa ganti rugi senilai Rp 781 miliar, dengan pemberian dana talangan yang diikuti dengan jaminan lahan PT Lapindo Brantas, tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi warga korban lumpur Lapindo. Kebijakan itu pun bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah.

”Apabila dalam tempo empat tahun PT Lapindo Brantas tak bisa membayar dana talangan itu, pemerintah tak hanya mendapatkan pengembalian dana talangan, tetapi juga lahan yang dijaminkan. Apalagi kalau punya potensi,” kata Kalla.

Jika PT Lapindo Brantas dalam waktu empat tahun dapat membayar dana talangan itu, pemerintah bisa memberikan jalan keluar bagi korban lumpur yang selama delapan tahun ini terkatung-katung menanti pembayaran ganti rugi. ”Kalau mereka bisa bayar, pemerintah untung, bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Pemerintah tidak rugi apa-apa,” tuturnya.

Pemerintah, ujar Kalla, yakin semburan lumpur Lapindo suatu saat terhenti. ”Mudah-mudahan sebelum empat tahun meski dari kajian ada yang 5 atau 10 tahun lagi,” kata Wapres.
Kerugian ekonomi

Dari Jawa Timur diingatkan, perekonomian provinsi itu, bahkan nasional, kembali terancam apabila jalan dan rel kereta api kembali putus akibat jebolnya tanggul lumpur Lapindo. Potensi kerugian ekonomi tersebut berasal dari pendapatan perdagangan dan industri.

Produk domestik regional bruto Jawa Timur kini mencapai Rp 1.200 triliun, dan sekitar Rp 400 triliun berasal dari perdagangan dan industri. Sekitar 60 persen perdagangan dan industri berasal dari wilayah selatan Jawa Timur, seperti Malang dan Blitar. Pengusaha mengandalkan pelabuhan di Surabaya untuk mencapai pasar internasional.

”Jika distribusi barang menuju Surabaya terganggu, itu berpotensi mengganggu perekonomian. Belum lagi potensi dari wilayah timur, seperti Pasuruan, Probolinggo, hingga Banyuwangi,” ujar Kresnayana Yahya, ahli statistik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo menghitung kerugian mencapai Rp 551 miliar akibat terendamnya 26 perusahaan di daerah terdampak.

”Seperti warga, kami pengusaha berharap pemerintah bisa segera membayar ganti rugi kepada kami. Minimal ada kepastian kapan kami akan dibayar,” ujar Ritonga, Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo, di Surabaya. (DIA/NIK/ANG/HAR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com