Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agraria dan Tata Ruang Akan Inventarisasi Aset Tanah

Kompas.com - 20/12/2014, 20:15 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan mengatakan bahwa persoalan pertanahan dan sengketa lahan di Indonesia harus segera dituntaskan.

Ferry menegaskan, kementerian yang dipimpinnya akan menginventarisasi aset-aset pertanahan dan sengketa lahan di Indonesia yang seringkali menimbulkan perpecahan antar-kelompok.

"Saya melihat bahwa soal pertanahan itu sering tidak terkelola dengan optimal, sering terjadi sengketa lahan, sering sekali terjadi pemanfaatan yang tidak optimal, sehingga tidak membangun ruang hidup yang membangun rasa keadilan. Kata kunci saya, mari kita interventarisasi, aset-aset tanah di Indonesia, menurut saya ini penting," kata Ferry usai memberikan pembekalan kepada anggota legislatif Jawa Barat dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Park Hotel, Jalan PHH. Mustofa, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (20/12/2014).

Ferry mengatakan, kementerian akan berkoordinasi para pimpinan daerah di Indonesia untuk untuk mengecek daerah-daerah mana saja yang menjadi masalah dalam hal pertahanan atau sengketa tanah.

"Kita lihat ya, ini untuk memastikan bahwa sampai sejauhmana pemerintah ini tahu, oke kita lihat apa faktanya," kata politisi senior Partai Nasdem itu. Dia mengatakan pasti ada banyak masyarakat yang sudah tinggal menetap dalam aset-aset pemerintah.

"Nanti, kita akan tanya, sudah berapa lama tinggal di sana?. Kalau memang dia di sana sudah (menetap) lama dan hidupnya tergantung pada tempat itu, kita harus mau memberikan kepada mereka," kata Ferry.

Selain itu, ketika ada masyarakat yang tinggal di tempat-tempat yang rawan bencana, seperti longsor, kata dia, pihaknya akan mengimbau untuk tidak tinggal di tempat itu dan akan diusahakan untuk tempat tinggal gantinya.

"Ketika ada masyarakat yang berdiam di tempat - tempat yang rawan bencana, longsor, kita harus bisa berfikir relokasi, kita tidak melarang dia hidup di situ, tapi, negara harus menjelaskan bahwa tempat itu sewaktu-waktu akan menimbulkan bencana, makanya saya katakan yang seperti itu, ayo relokasi domisilinya," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com