Marah Tak Ditemui Gubernur, Buruh Jabar Jebol Gerbang Gedung Sate

Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Jawa Barat Ajat Sudrajat mengatakan, aksi menjebol pintu gerbang Gedung Sate sebagai bentuk kekesalan buruh karena tak ditemui Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Menurut Ajat, para buruh yang berkumpul sejak tadi pagi rela bertahan di bawah terik matahari menunggu penjelasan Gubernur. [Minta UMK 2015 Direvisi, Ribuan Buruh Kepung Gedung Sate]

"Ini sebagai simbol saja karena Gubernur seolah-olah renggang dengan buruh. Gubernur sudah bergeser perhatiannya," kata Ajat kepada Kompas.com di Gedung Sate, Rabu.

Selain itu, kata Ajat, aksi menjebol pintu gerbang juga untuk mengingatkan bahwa nasib buruh harus diperhatikan.

"Kami hanya mengingatkan kalau Gubernur sudah bergeser perhatiannya, buruh bisa melawan. Itu saja," katanya.

Menurut Ajat, para buruh sebenarnya hanya menginginkan agar Gubernur Jabar merevisi keputusan Gubernur tentang upah minimum kabupaten (UMK).

Jika tuntutan itu tidak dikabulkan, Ajat khawatir peristiwa unjuk rasa pada 2003 lalu terulang kembali. Dia pun mengaku sebenarnya tak ingin berbuat anarkistis dalam berunjuk rasa.

"Ini sebagai simbol saja. Sebenarnya kita tidak ingin anarkistis, hanya memberikan shock therapy saja. Kami hanya mengingatkan, Pak Gubernur, ini buruh. Kalau buruh dibiarkan dan diabaikan, kejadian besar bisa terjadi lagi, risikonya bisa besar. Kejadian 2003 bisa terulang kembali, pembakaran (gedung), kerusuhan bisa terjadi di mana-mana," ancamnya.

Suasana sempat mereda setelah perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kepala Bagian Humas Pemprov Jabar Ateng Kusnandar dan Kepala Seksi Jamsos dan Kesejahteraan Disnakertrans Teguh Khasbudi menemui para buruh. Pimpinan organisasi buruh kemudian beraudiensi dengan dua perwakilan Pemprov Jabar itu.

Revisi UMK 2015

Sebelumnya, Ketua Aliansi Buruh Jawa Barat Roy Jinto menegaskan, pihaknya mendesak Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk merevisi Surat Keputusan Gubernur tentang UMK 2015 di Jawa Barat, yang diputuskan pada 21 November lalu. Buruh menilai, kenaikan UMK 2015 tidak sesuai dengan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kami berdatangan ke sini menagih janji kepada Gubernur karena janjinya pada akhir bulan (November) akan melakukan revisi, tapi sampai saat ini belum," keluh Roy.

Roy meminta minimal revisi UMK 2015 mengikuti angka inflasi nasional atau kenaikan upah minimal 7,8 persen.

Pendemo juga menuntut pemerintah mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231 tentang penangguhan UMK. Sebab, penangguhan itu akan memberi ruang kepada pengusaha untuk tidak memberikan upah.

Selain itu, Aliansi Buruh Jawa Barat juga meminta peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tentang Parameter Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga direvisi.

"KHL, dari 60 item menjadi 84 item," kata Roy.