Ini Jawaban Bupati Semarang atas Kritik dari Fraksi PKS DPRD

“Besok kan akan dijawab. Kalau jawab sekarang kan tidak etis. Saya kan harus jawab kepada DPRD. Kepada DPRD belum jawab, masa jawab kepada Anda. Yang jelas, semua yang disampaikan adalah kritikan membangun, masukan yang positif,” kata Bupati, Rabu (10/12/2014).

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto, apa yang disorot FPKS adalah kenyataan yang terjadi di Kabupaten Semarang. Termasuk pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengkritisi ketidakharmonisan hubungan antara bupati dan wakilnya, Warnadi.

“Komunikasi politik bupati dengan Pimpinan DPRD memang kurang. Juga tidak ada secara hukum bupati membuat job description untuk wakil bupati. Itu realita-realita yang ada di Kabupaten Semarang,” katanya.                  

Sebelumnya dikabarkan, pada saat digelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang yang mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2015, Rabu (10/12/2014) siang, Fraksi PKS mempertanyakan peningkatan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Semarang. Padahal Bupati Semarang Mundjirin adalah seorang dokter spesialis kandungan. ["Kematian Ibu dan Bayi Kok Meningkat, Padahal Bupatinya Dokter Kandungan"]

Selain masalah kesehatan, hal lain yang disoroti adalah kurangnya sinergi yang dijalin Bupati Mundjirin dengan pimpinan DPRD. Hal itu mengakibatkan keterlambatan penyerahan RAPBD 2015 yang molor hingga satu bulan.